Peluang News, Jakarta – Polri melakukan pengamanan terkait pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Senin (22/4/2024).
Sebanyak ribuan personel dikerahkan termasuk tim K-9 dari Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan menggelar sterilisasi di kawasan gedung MK dan sekitarnya.
“Pelaksanaan kegiatan serilisasi dilakukan dari mulai pada pukul 06.00 WIB oleh lima tim yang terdiri dari 10 ekor satwa K-9 (kualifikasi handak dan pelacak umum) beserta pawangnya sebanyak 20 personel,” kata Trunoyudo di Jakarta, Senin (22/4/2024).
Menurutnya, penyusuran itu dilakukan, khususnya di sejumlah titik yang dianggap berpotensi terdapat bahan berbahaya dan tersembunyi.
Adapun penelusuran itu dilakukan bersama-sama dengan Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri dan Pamdal MK.
“Kegiatan sterilisasi selesai pada pukul 06.45 WIB dan dinyatakan steril. Selanjutnya seluruh staf MK dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembacaan putusan PHPU dapat melanjutkan aktivitas persiapan,” jelasnya.
Selain itu, personel yang terlibat pengamanan terbuka maupun tertutup langsung menempati ploting sesuai dengan arahan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 7.783 personel untuk mengamankan proses sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Adapun ribuan personel gabungan itu ditempatkan di beberapa titik, yaitu di sekitar kawasan Gedung MK, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga di sekitar Monumen Nasional (Monas).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, ribuan personel itu dikerahkan untuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum terkait hasil putusan sengketa Pilpres tersebut.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas (lalin) guna menghindari kepadatan atau kemacetan di sekitar lokasi.
“Rekayasa lalu lintas tersebut masih bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Jika ekskalasi meningkat dan diperlukan maka akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas,” ucapnya.
Kendati demikian, ia tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mendekati kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi titik keramaian terkait sidang tersebut.
