Peluang news, Jakarta – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Polda Metro Jaya mengaku siap untuk mengamankan dan membantu pendistribusian logistik sampai ke tingkat kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) di sekitar wilayah DKI Jakarta.
“Polda dan Polres beserta jajaran Polda Metro Jaya siap untuk membantu pendistribusian logistik sampai ke tingkat kelurahan dan TPS,” ujar Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Tory Kristianto melalui keterangannya, Minggu (28/1/2024).
Ia menjelaskan, rencananya, tempat penyimpanan logistik akan terus dijaga dan dipantau melalui Closed Circuit Television (CCTV) untuk memudahkan proses pengawasan.
Selain itu, Tory mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan tim dari Sabhara, Brimob, dan Polair yang akan membantu pendistribusian logistik Pemilu ke tempat-tempat atau lokasi yang sulit terjangkau.
“Agar distribusi logistik berjalan dengan lancar, pihak kepolisian juga akan perbantukan Sabhara, Brimob, dan Polair,” ucapnya.
Kemudian, pihaknya juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap tempat-tempat yang menjadi tempat penyimpanan logistik di sekitar wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Tak hanya itu, Tory menjelaskan, Polda Metro Jaya juga akan membuat posko induk di Biro Ops Polda Metro Jaya dan membuat posko-posko taktis di sejumlah tempat yang menjadi titik rawan.
“Kami juga akan meninjau ulang kembali tempat-tempat penyimpanan logistik yang terdapat CCTV maupun tidak untuk memudahkan dan membantu pengawasan. Polda Metro Jaya juga akan membuat Posko induk di CC Biro Ops Polda Metro Jaya dan membuat Posko taktis di tempat/titik rawan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja menekankan, kerja pengawasan yang dilakukan pengawas pemilu dapat membuktikan kebenaran penghitungan suara.
Hal ini ia sampaikan dalam Konsolidasi Nasional Evaluasi Manajemen Pengawasan Proses Tahapan Logistik Pemilu dan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilu 2024 di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (25/1/2024) lalu.
Oleh karena itu, ia memerintahkan agar jajaran pengawas pemilu dapat melakukan pengawasan logistik secara ketat.
“Pengawasan teman-teman menghasilkan banyak hal, yang menolong calon anggota legislatif untuk kemudian mendapatkan kebenaran terhadap perhitungan suara,” ujar Bagja.
“Apalagi, pengawasan logisitik juga akan berhubungan dengan pelanggaran administrasi, etik, dan tindak pidana. Apabila kelebihan cetak satu surat suara, maka harus ada yang dipidana, pengawasan anda menentukan kasus pidana,” imbuhnya.
