Peluangnews, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menilai anjuran Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI untuk membeli kendaraan listrik aneh. Mengapa? Sebab hal itu justru menambah persoalan kemacetan di Ibu Kota.
“Saya kira itu kebijakan yang aneh. Salah satu permasalahan di DKI Jakarta itukan kemacetan, yang disebabkan oleh tak terkendalinya jumlah kendaraan. Ini kebijakan malah menambah jumlah kendaraan,” ucap Suhud, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Menurut Suhud, mengatasi masalah polusi dengan menambah jumlah kendaraan bermotor hanya menambah masalah yang sudah ada. Ini mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah baru.
“Menyelesaikan satu masalah namun menambah masalah yang sudah ada. Menambah kemacetan yang sudah berat di Jakarta,” ungkapnya.
Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI disebutkan bahwa total pegawai ASN DKI sebanyak 51.714 pegawai ditambah dengan PPPK sebanyak 6.395 pegawai.
“Bayangkan jika sebagian dari mereka nyicil mobil atau mobil listrik baru. Akan menambah jumlah kendaraan yang memenuhi jalan di Jakarta,” pungkasnya. (Aji)
