RESTRUKTURISASI organisasi PT Krakatau Steel (KS), berdasarkan surat Nomor 73/Dir.sdm-ks/2019, diancangkan hingga tahun 2022. KS akan melakukan perampingan posisi menjadi hanya 4.352 posisi. Akibatnya, pengurangan pegawai berkisar 1.300 orang.
Penataan organisasi itu untuk menyelarasakan dengan strategi rencana jangka panjang perusahaan tahun 2018-2022. Program restrukturisasi tenaga kerja sudah dilakukan pada dua anak perusahaan KS, yaitu Pabrik Long Product dan PT Krakatau Wajatama (KWT) hingga Juni 2019. Belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara resmi, tapi sejak 1 Juni lalu telah dilakukan kegiatan mutasi karyawan dan pengurangan jam kerja.
Ironisnya, saat PHK membayangi pegawai asal Indonesia, pemerintah justru memperkerjakan puluhan TKA dari Cina. Dalihnya, untuk menguji peralatan pabrik blast furnace. Proyek blast furnace merupakan kerja sama konsorsium MCC CERI asal Tiongkok dengan anak perusahaan KS, PT KS Engineering. Pihak KS menyatakan bahwa keberadaan TKA Tionkok itu hanya bersifat sementara. Argumennya, tenaga kerja lokal belum mampu megoperasikan alat tersebut saat ini.
Ribuan buruh dari sejumlah anak perusahaan KS melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi PT KS. Aksi tersebut didasari atas penolakan rencana restrukturisasi yang dilakukan KS. Para buruh merasa cemas atas tindakan KS yang akan merampingkan jumlah pegawai berdampak terhadap PHK secara massal. Jika terjadi PHK besar-besaran, sudah barang tentu akan meningkatkan jumlah pengangguran. Angka kemiskiran dengan sendirinya akan bertambah di Provinsi Banten.
Mestinya, langkah apa yang tepat yang harus diambil oleh pemerintah dan perusahaan? Bagaimana nasib karyawan PT KS? Memasukkan TKA Cina dengan ‘menyingkirkan’ pekerja lokal, bukankah itu pengingkaran nasionalisme yang terang benderang dan tolol?●
