JAKARTA—Ratusan peternak unggas dari berbagai daerah Indonesia menggelar aksi damai di sejumlah titik di Jakarta, Senin 11 Oktober 2021. Mereka meminta pemerintah menyerap seribu telur per hari dalam waktu minimal seminggu,
Salah satu peternak asal Blitar yang ikut aksi, Rofi Yasifun mengatakan kebijakan penyerapan telur itu dapat menjadi program pemerintah dalam melindungi peternak petelur dari kerugian sejak Juli 2021.
“Anjloknya harga telur dipengaruhi produksi melimpah yang tidak sebanding dengan konsumsi atau kebutuhan,” kata Rofi.
Menurut Rofi, merugi sejak akhir Juli 2021 dengan naikknya harga pakan. Saat ini, harga jagung sudah mengalami kenaikan 50 persen menjadi Rp6.300 – Rp6.800 dari harga sebelumnya berkisar Rp4.500.
Sementara harga telur di tingkat peternak hanya Rp12.500-Rp13.500 per kg atau jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) telur yang berkisar Rp21.500-Rp22.500 per kilogram.
“Kita setiap hari merugi antara Rp8.000 sampai Rp9.000. Harga pakan memang mahal, tapi yang utama kalau harga telur murah, kita akan gulung tikar. Sekarang pun sudah banyak yang gulung tikar,” kata Rofi.
Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antoni menegaskan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan budi daya ayam petelur hanya untuk peternak rakyat.
Artinya, perusahaan yang memiliki Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan pakan serta afiliasinya, dilarang melakukan budidaya, menjual ayam hidup dan telur ke pasar tradisional.
Padahal lanjut Alvino, kebijakan seharusnya berpihak untuk melindungi peternak rakyat.
Budi daya ayam petelur dikembalikan 100 persen kepada peternak rakyat dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden.
Dalam aksi damai ini, peternak yang didukung Badan Eksekutif Mahasiswa dari empat universitas menyampaikan tuntutan di sejumlah titik, yakni Lapangan IRTI Monas, Kementerian Perdagangan, Kompleks DPR/MPR Senayan, Kementerian Sosial, Kantor Charoen Pokphand Indonesia, Japfa dan Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.
