JAKARTA—-Ketua DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji meminta Presiden RI Joko Widodo mengingatkan Menkeu agar kebijakan penyederhanaan tarif cukai pada tembakau dikaji ulang dengan memperhatikan masukan semua kalangan terkait.
“Simplikasi cukai tembakau ini berdampak langsung kepada petani,” kata Agus dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (26/20/2018).
Dia Merujuk kajian APTI, penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146/2017 terkait simplifikasi tarif cukai tembakau perlu mempertimbangkan dan memperhatikan dampaknya secara keseluruhan, baik terhadap petani tembakau maupun industri kretek nasional.
“PMK 146/2017 ini mengatur penggabungan golongan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM), termasuk panggabungan kuota. Jika kebijakan ini diberlakukan akan merugikan petani sebagai penjual tembakau dan pada umumnya produk kretek sebagai produk nasional,” tutur Agus khawatir.
Dia menyebut, simplifikasi tarif cukai akan mematikan industri kretek nasional yang merupakan penyerap tembakau petani lokal bahkan nasional.
Agus juga menyorot klausul lain, terkait penyederhanaan tarif menjadi 5 layer akan mengakibatkan semua pabrikan nasional yang kategori besar hingga menengah dan kecil berpotensi gulung tikar.
“Mereka tidak sanggup bersaing dengan pemain besar yang sudah mempunyai brand internasional,” ujar Agus mengingatkan.
Dikatakannya, penggabungan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) Golongan 1A dan 1B berpotensi memberangus SKT produk pabrikan yang masih barnafas Merah Putih.
“Kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) yang terlalu tinggi juga akan lebih mempercepat kematian pabrikan menengah dan kecil, karena konsumen mereka sangat sensitif terhadap kenaikan harga,” ucap dia.
Agus juga mengingatkan, jika pengaturan simplifikasi tarif cukai dilakukan, maka kebijakan tersebut akan berdampak pada matinya industri kretek nasional level menengah ke bawah.
