JAKARTA—Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Wening Swasono mendesak pemerintah segera membuat roadmap yang mengatur industri hasil tembakau (IHT). Selama ini masing-masing instansi pemerintah terlihat masih berjalan sendiri-sendiri.
APTI mengkritisi masalah besaran tarif cukai lima tahun ke depan, terkait tidak adanya roadmap yang kuat. Tak hanya itu, volume rokok yang diproduksi pabrik, ketenagakerjaan atau buruh, serta intensif untuk ekspor produk hasil tembakau juga harus ditegaskan.
“Sementara dari sisi perindustrian yang kaitannya dengan produktivitas pabrikan, kemudian di kementerian tenaga kerja terkait masalah upah buruh dan kesejahteraan buruh,” papar Wening Swasono dalam pernyataanya, Kamis (8/4/21)
Hal senda juga dinyatakan Peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah mengatakan, pemerintah sebaiknya bersikap adil dalam memperlakukan IHT. Dia menegaskan, alasan pemerintah menaikan harga jual eceran (HJE) dan cukai rokok hanya karena desakan pihak tertentu.
Industri hasil tembakau perlu peta jalan untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan Industri itu sendiri. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuatan roadmap tersebut harus melibatkan stakeholder.
“Roadmap yang dibentuk nanti bisa semacam buku acuan atau guideline, yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama dalam merumuskan kebijakan IHT. Baik dari segi jumlah produksi rokok, besaran cukai setiap tahunnya, dan lain sebagainya,” ujar Imanina.
Menteri Koordinator bidang perekonomian memimpin pembentukan roadmap ini, namun perlu melibatkan pelaku asosiasi petani tembakau atau, pengurus gabungan pabrik rokok (Gapero atau Gappri).
Sementara terkait besaran tarif cukai rokok yang dirasa memberatkan pelaku IHT di dua tahun berturut turut, menurut Imanina, karena di situasi pandemi Covid-19 ini penerimaan negara mengalami penurunan. Sehingga, diharapkan cukai hasil tembakau (CHT) dapat membantu penerimaan negara ke depannya.
“Semoga ke depan cukai rokok bisa kembali disesuaikan dengan kemampuan IHT, ketika kondisi ekonomi nasional telah kembali normal,” tutup Imanina.
