Peluang News, Jakarta – Untuk pertama kalinya, Indonesia akhirnya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 yang akan datang.
Guna membantu suksesnya momen bersejarah tersebut, maka Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin berharap agar seluruh pihak dapat terus menjunjung tinggi konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, dikutip Senin (19/8/2024).
“Jadi, junjunglah tinggi konstitusi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, dengan terus menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mencegah dan menindak tegas praktik kecurangan, serta mengedepankan kestabilan dan keamanan,” ujar Ma’ruf Amin.
“Saya berharap agar Pilkada serentak dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas sehingga bisa membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengajak agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada pada tahun ini.
“Saya berpesan kepada kita semua agar dapat membantu kesuksesan Pilkada serentak di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.
Senada dengan Ma’ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyampaikan, 2024 merupakan momentum tahun politik dengan adanya Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak.
“Untuk itu, MPR sebagai salah satu entitas politik kebangsaan memiliki kewajiban moral untuk mengantarkan transisi kekuasaan hasil proses demokrasi tersebut agar berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Bamsoet.
“Kemudian dalam rangka transisi politik inilah MPR juga telah menghimpun berbagai pemikiran dari para tokoh bangsa melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan. Salah satu amanat dari kegiatan ini urgensinya adalah untuk menata kembali kehidupan ketatanegaraan dalam sistem demokrasi,” sambungnya.
Apalagi, menurut Bamsoet, sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tak terlepas dari berbagai tantangan dan tidak jarang dalam pelaksanaannya menimbulkan sikap apatis masyarakat.
“Bahkan, ada yang menyampaikan kita sedang berada dalam persimpangan jalan. Kita berpotensi kehilangan arah dalam menerjemahkan cita-cita para pendiri bangsa. Kita mengalami disorientasi dalam mengartikan demokrasi kita ke depan,” ungkapnya.
Maka dari itu, ia menegaskan, fakta-fakta tersebut tidak boleh dikesampingkan dan harus dipahami sebagai bagian dari demokrasi yang memang harus terus tumbuh dan berkembang dalam transisi politik Indonesia.
“Oleh karena itu, kompleksitas persoalan Pilkada ini harus dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan politik menuju kondisi perpolitikan yang lebih ideal. Sejatinya, proses demokrasi akan terus menuntut perubahan secara bertahap atau gradual,” tuturnya.
