Pembangunan sekitar 20.000 unit Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia merupakan salah satu program strategis nasional yang menandai kebangkitan kembali koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Gedung KDKMP yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan infrastruktur ekonomi desa yang dirancang lengkap dan multifungsi, dengan nilai investasi mencapai Rp1,6 miliar per unit dan ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026.
Gedung KDKMP direncanakan dilengkapi dengan gerai sembako, sarana penunjang berupa rak, etalase kaca, dan showcase, gudang logistik, klinik, apotek, serta dua unit kendaraan operasional. Kelengkapan ini menunjukkan bahwa KDKMP diposisikan sebagai community hub ekonomi dan layanan dasar masyarakat desa dan kelurahan. Namun demikian, tantangan utama bukan pada proses pembangunan fisik, melainkan pada kesiapan pengurus pasca pembangunan.
Gedung Siap, Pengurus Harus Lebih Siap
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa banyak fasilitas publik dan koperasi yang gagal berfungsi optimal bukan karena kurangnya modal atau bangunan, melainkan karena lemahnya tata kelola, sumber daya manusia, dan sistem operasional. Oleh karena itu, keberhasilan program KDKMP sangat bergantung pada kesiapan pengurus dalam mengelola aset bernilai besar ini secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Pengurus KDKMP tidak lagi dapat dipahami sebagai pengelola koperasi konvensional dengan skala kecil. Mereka akan mengelola aset miliaran rupiah, unit usaha ritel, layanan kesehatan, logistik, serta armada kendaraan, yang semuanya menuntut kompetensi manajerial, akuntabilitas, dan disiplin organisasi yang tinggi.
Agenda Strategis Persiapan Pengurus
Setidaknya terdapat beberapa agenda strategis yang harus segera disiapkan sebelum gedung KDKMP mulai dioperasionalkan:
Pertama, penguatan kapasitas SDM pengurus dan pengawas.
Pelatihan manajemen koperasi modern, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan ritel sembako, manajemen gudang, serta tata kelola layanan klinik dan apotek harus menjadi prioritas. Pengurus harus memahami prinsip good cooperative governance agar koperasi tidak hanya berjalan, tetapi juga dipercaya oleh anggota dan masyarakat.
Kedua, penyusunan SOP dan model bisnis yang jelas.
Setiap unit usaha di dalam gedung KDKMP—gerai sembako, klinik, apotek, hingga operasional kendaraan—harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Model bisnis koperasi perlu dirancang realistis sesuai potensi desa/kelurahan, dengan perhitungan arus kas, margin usaha, dan strategi keberlanjutan.
Ketiga, sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Dengan nilai investasi yang besar, KDKMP harus dilengkapi sistem pengawasan internal yang kuat. Peran pengawas koperasi harus diaktifkan secara nyata, didukung oleh laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses anggota. Digitalisasi pencatatan keuangan menjadi kebutuhan mutlak, bukan pilihan.
Keempat, penguatan jejaring dan kemitraan.
Pengurus KDKMP perlu menjalin kemitraan dengan BUMN, BUMD, distributor sembako, fasilitas kesehatan, serta lembaga keuangan. Tanpa jejaring pasok dan dukungan modal kerja yang stabil, fasilitas fisik yang lengkap tidak akan menghasilkan manfaat maksimal.
Ujian Nyata Program Ekonomi Kerakyatan
Gedung KDKMP adalah simbol keberpihakan negara pada ekonomi rakyat. Namun, keberhasilan program ini akan menjadi ujian nyata apakah koperasi benar-benar mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi, atau kembali terjebak pada masalah klasik: bangunan megah tetapi minim aktivitas produktif.
Karena itu, persiapan pengurus pasca pembangunan harus dipandang sama pentingnya dengan pembangunan gedung itu sendiri. Tanpa pengurus yang kompeten, berintegritas, dan visioner, investasi Rp1,6 miliar per unit berisiko menjadi beban, bukan pengungkit kesejahteraan.
April 2026 bukan sekadar target operasional, melainkan momentum pembuktian. Jika dikelola dengan baik, KDKMP dapat menjadi pusat ekonomi desa yang hidup, mandiri, dan berkelanjutan. Namun jika persiapan pengurus diabaikan, peluang emas ini bisa terlewatkan. Di sinilah peran semua pihak—pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat—untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun negara benar-benar dihidupkan oleh pengurus yang siap dan mampu.
Salam,
H. Edi Nursalam
Ketua KDMP Kemang Kab. Bogor
