Antara ketersediaan lahan dan kebutuhan rumah berbanding terbalik. Angka blacklog makin lama makin tinggi.
PENCAPAIAN tahunan program satu juta rumah coba dipercepat. Penyederhanaan diupayakan. Kemendagri dan Kemen PUPR berupaya memudahkan perizinan. Baik itu penghapusan perizinan, percepatan waktu pengurusan perizinan, maupun penggabungan perizinan. Khususnya kepada pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Terbitnya Permendagri No.55 /2017 mempermudah Pemda dalam pengurusan perizinan dan non-perizinanmelalui penyederhanaan pelayanan. Hanya saja, sejak dicanangkan 2016, realisasi Program Sejuta Rumah belum menggembirakan.Diah Indrajati, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, tak menampik hal itu.
Capaian kinerja Program Satu Juta Rumah per 22 September 2017 baru 623.344 unit (62%) rumah siap huni. Ini tantanga buat pemangku kepentingan perumahan. Kaik asosiasi pengembang seperti REI, Asperi, Apersi, Asperindo, AP2ERSI, Apernas, kalangan perbankan baik Bank BTN, BRI, BNI dan Bank Artha Graha, Asbanda, maupun Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR dan Bapertarum PNS
Kendalanyalumayan sublim. Mulai dariminimnya sosialisasi di daerah, lemahnya akurasi data perumahan, perumahan yang belum jadi program utama Pemda, minimnya dukungan regulasi, ribetnya persyaratan dan proses penerbitan jenis perizinan/nonperizinan, kerbatasnya lahan dan harga tanah yang mahal, dan tingginya persyaratan KPR oleh Bank Indonesia, penyediaan lahan, ketersediaan anggaran,hingga skema pembiayaan.
Kebutuhan perumahan 800.000-1.000.000 unit/tahun. Kemampuan menyediakan hanya separonya, 400.000 unit. Pertumbuhan penduduk rata-rata nasional 1,49% per tahun. Alhasil, kelangkaan kepemilikan rumah (backlog) pada 2015 tercatat 13,5 juta unit.Tahun berikut, menurut Sensus Nasional, angka backlogitu turun menjadi sekitar 11 juta unit.
Nantinya, menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kemen PUPR, Syarif Burhanuddin, porsi untuk MBR akan lebih banyak. Pelaksana Pemerintah adalah Kemen PUPR.Plafonnya sesuai alokasi APBN: hanya 113.422 unit yang dibiayai APBN dan 586.578 unit non-APBN; sisanya 300.000 unit non-MBR diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui prosedur komersial dan umum.●(dd)
