Peluang News, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, adanya peran perempuan dalam berbagai sektor menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong pemenuhan kesetaraan gender di Indonesia.
Apalagi, menurutnya, urgensi dari pemenuhan aspek kesetaraan gender tersebut juga telah dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Untuk itu, dalam pencapaiannya, pemerintah akan terus berupaya untuk mengeliminasi tantangan di bidang kesetaraan gender, mulai dari tingkat perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menghadapi kerawanan pangan, tingkat kesetaraan gender pada angkatan kerja yang belum optimal, hingga kurangnya partisipasi perempuan dalam eksekutif perusahaan,” ungkap Airlangga dalam kegiatan IGNITE 2024 ‘Mendorong Kepemimpinan Perempuan Untuk Indonesia Emas’ di Jakarta, dikutip Jumat (31/5/2024).
Ia mengatakan, di Indonesia sendiri kesadaran dan fokus kesetaraan gender di lingkungan kerja terus mengalami peningkatan.
Bahkan, berdasarkan data Cencus IDX200 yang diadakan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2021, tercatat sebesar 15% peran Executive Leadership Teams (ELT) diduduki oleh perempuan.
Sementara jumlah ELT perempuan meningkat dari 162 orang di tahun 2019 menjadi 175 orang di tahun 2021.
“Hal ini menjadi tantangan bagi IGNITE untuk menyalakan perempuan-perempuan supaya kesetaraan gender lebih tinggi,” ucapnya.
Sebagai upaya untuk mencapai target SDGs, terutama terkait kesetaraan gender, ia menekankan, pemerintah telah mencantumkan aspek pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024.
Selain itu, sejumlah dukungan bagi perempuan juga diberikan Pemerintah melalui pelatihan dalam Program Kartu Prakerja.
“Hingga saat ini, Program Prakerja telah dimanfaatkan oleh 18 juta penerima manfaat dengan persentase jumlah perempuan atau ibu rumah tangga hingga sebesar 51 persen,” papar Airlangga.
“Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan,” sambungnya.
Ia menjelaskan, sebagai kebijakan yang dibentuk dengan skema government to people, Program Kartu Prakerja juga telah terbukti berdampak dengan memperoleh dukungan sejumlah lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP).
“Tak hanya itu, program tersebut juga menjadi referensi bagi beberapa negara seperti Thailand dan Laos, hingga Maroko yang berminat untuk mempelajari Program Kartu Prakerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengupayakan reformasi struktural melalui keanggotan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Selanjutnya, ia juga menyataian, reformasi struktural yang akan dilakukan tersebut menyasar 26 sektor.
Kendati demikian, Pemerintah Indonesia tetap aka optimis bahwa proses keanggotaan dalam OECD tersebut akan dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun mendatang.
Hal tersebut mempertimbangkan bahwa Indonesia telah terbukti mampu memegang kepemimpinan G20 tahun 2022 lalu secara inklusif meski dihadapkan pada tantangan global yang kompleks, bahkan kepemimpinan Indonesia tersebut juga mampu menghasilkan rujukan konkret bagi kepemimpinan selanjutnya.
Guna mempercepat pencapaian keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Timnas OECD) yang akan mendorong berbagai upaya penyelesaian aksesi.
“Melalui keanggotaan OECD tersebut, maka diharapkan mampu mendorong berbagai pencapaian Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045,” ujar Airlangga.
”Oleh karena itu, saya berharap bahwa target IGNITE untuk memperluas aksesibilitas dan kesempatan bagi ekskutif perempuan dapat berjalan dan terus tumbuh, dan mari kita sama-sama bekerja agar kita bisa mencapai Indonesia yang lebih sejahtera dengan platform melalui OECD,” tambahnya.
