PeluangNews, Jakarta — Perlambatan ekonomi dan inflasi sangat berpotensi menjadi tantangan ekonomi global di tahun 2026. Ekonomi global belum kembali ke tren pra-pandemi dan diperkirakan melambat pada 2026.
Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi pada tahun 2026 merupakan dampak dari kebijakan perdagangan, perang tarif, serta ketegangan geopolitik memengaruhi arus perdagangan dan investasi global, termasuk ke kawasan ASEAN dan Indonesia.
“Pada 2025 perekonomian global menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian akibat perang dagang,” ujarnya saat berbicara dalam Diskusi Publik INDEF yang digelar pekan ini.
Kondisi tersebut turut berdampak pada perekonomian domestik melalui tekanan nilai tukar dan perlambatan sektor riil. Dinamika global, lanjut Eisha, membuat perekonomian domestik sangat rentan terhadap gejolak perdagangan dan kebijakan ekonomi negara besar, sehingga kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif serta mendorong reformasi struktural diperlukan untuk mendukung pertumbuhan.
Catatan Akhir Tahun INDEF mengungkapkan bahwa saat ini perekonomian Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang kian nyata. Meningkatnya kebutuhan belanja negara, terbatasnya ruang fiskal, serta ketidakpastian global akibat perang dagang dan dinamika geopolitik menempatkan pemerintah pada dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menyoroti bahwa sebagian besar asumsi dasar ekonomi makro 2025 tidak tercapai sesuai perencanaan awal. Pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya solid dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5 persen.
Dari sisi fiskal, perlambatan terjadi baik pada pendapatan Negara maupun belanja pemerintah. Esther juga menyoroti besarnya alokasi anggaran program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, yang memerlukan tata kelola dan pengawasan ketat agar tidak menambah risiko fiskal. “Belanja negara harus benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif dan berdampak nyata, bukan sekadar besar secara nominal tetapi minim kualitas,” tegas Esther Sri Astuti.
Menurut Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, kebijakan moneter 2025 yang cenderung ekspansif melalui penurunan BI Rate belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Lemahnya transmisi kebijakan moneter disebabkan oleh tertahannya penyaluran kredit ke sektor riil, seiring tingginya daya tarik instrumen surat utang pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ketidaksesuaian antara target pertumbuhan ekonomi dan target pertumbuhan kredit menjadi kendala dalam mendorong akselerasi ekonomi di atas 5 persen.
“Selama likuiditas perbankan banyak terserap ke instrumen aman seperti SBN dan SRBI, maka kebijakan moneter tidak akan efektif mendorong pertumbuhan sektor riil,” ujarnya.
Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah menyoroti paradoks industrialisasi Indonesia, di mana pertumbuhan output industri tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Struktur industri nasional masih timpang, dengan subsektor padat modal tumbuh tinggi namun minim penyerapan tenaga kerja, sementara industri padat karya justru mengalami kontraksi.
Di sisi lain, kontribusi investasi asing terhadap PDB menunjukkan tren penurunan, menandakan lemahnya daya tarik Indonesia sebagai basis produksi global.
“Indonesia masih terlalu membanggakan diri sebagai pasar besar, bukan sebagai negara produsen dengan fondasi industri dan produktivitas yang kuat,” ujarnya.
