Jakarta (Peluang) : Tambahan dana diperlukan untuk menaikkan volume penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) berharap mendapatkan dana dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana ini nantinya digunakan untuk mendorong akses KUR
Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga mengatakan, PMN ini nantinya akan diberikan kepada anggota holding, yaitu PT Jamkrindo dan Askrindo. Kedua perusahaan ini memiliki tugas besar di bidang penjaminan KUR usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Pantro mengatakan, program KUR terbukti membantu mensimulasi ekonomi dan menjaga keberlangsungan UMKM selama pandemi. Askrindo dan Jamkrindo sejauh ini telah memberikan penjaminan terhadap 70 persen program KUR.
“Program KUR ini cukup efektif. Kami berharap ada dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan,” kata Pantro saat Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Menurutnya, penguatan permodalan menjadi penting mengingat target penyaluran KUR terus meningkat. Dari data tercatat penyaluran KUR pada 2019 mencapai Rp 138 triliun dan naik menjadi Rp 198 triliun pada 2020.
Selama periode 2020 hingga 2021, lanjut Pantro, tren penyaluran mengalami peningkatan meski ada penurunan perekonomian akibat pandemi.
Adapun jelas dia, total penyaluran KUR 2020 mencapai Rp 198 triliun, dan realisasi penyaluran KUR 2021 sampai Rp 285 triliun artinya ada kenaikan 44 persen.
“Pada saat yang sama, di perbankan kenaikan kredit hanya lima persen. Jadi artinya perbankan lebih hati-hati dan wajar karena kondisi ekonomi yang tidak menentu,” ujarnya.
Untuk itu, kata Pantro, IFG hadir memberikan garansi kepada perbankan dalam menyalurkan KUR agar UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia tetap bisa berjalan.
Sekitar 60 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor UMKM. Hal ini yang mendasari pemerintah terus meningkatkan target KUR ke depan.
“Tahun 2022 target KUR sebesar Rp 373 triliun atau naik 31 persen. 2023 targetnya dinaikkan lagi menjadi Rp470 triliun dan berikutnya 2024 mencapai Rp 585 triliun. Artinya dalam dua tahun ke depan akan ada kenaikan penyaluran KUR lebih dari 20 persen setiap tahunnya,” ungkapnya.
Dukungan pemerintah menurut Pantro, akan memperkuat permodalan Askrindo dan Jamkrindo dalam memberikan penjaminan pada KUR.
Ia pun menjelaskan, realisasi penjaminan KUR Askrindo mencapai Rp 75,2 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 1,58 juta debitur UMKM.
Adapun Jamkrindo sebesar Rp 101,1 triliun dengan UMKM yang menjamin sebanyak 2,21 juta debitur UMKM hingga Juni 2022.
Pantro menyatakan bahwa IFG sebagai perusahaan asuransi tidak bisa melakukan peminjaman untuk permodalan tersebut.
Sementara itu, kapasitas IFG selaku induk holding pun sangat terbatas.
Pasalnya, kata Pantro, IFG telah melakukan penambahan modal sebesar Rp 6,7 triliun pada Juni lalu untuk penyelesaian pemegang polis Jiwasraya.
“Kemampuan fundraising holding sudah terbatas, jadi kita memerlukan PMN untuk KUR. Kalau tidak, tentu kapasitas kita berkurang. Kita tidak bisa untuk menjamin program KUR sesuai target pemerintah,” ujarnya.
Seperti diketahui, IFG mengusulkan suntikan dana melalui PMN sebesar Rp 6 triliun untuk tahun 2023 mendatang kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Direktur Utama IFG Robertus Bilitea menjabarkan, nantinya dana PMN tersebut akan dialokasikan pada anak usahanya di bidang asuransi, yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jamkrindo untuk meningkatkan modal usahanya yang masing masing senilai Rp 3 triliun.
“Tujuan penambahan PMN untuk meningkatkan permodalan BPUI untuk memperkuat struktur permodalan Askrindo dan Jamkrindo dalam bisnis penjaminan,” ujar Robertus.
Ia mengungkapkan, tambahan modal PMN akan membantu Askrindo dan Jamkrindo untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam menjamin KUR UMKM.
