PeluangNews, Jakarta – Upaya membangun industri halal yang kompetitif terus dipercepat pemerintah hingga ke daerah. Kali ini, penguatan dilakukan di Kalimantan Barat melalui kolaborasi layanan jasa industri dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun ekspor.
Kementerian Perindustrian menggandeng Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui sinergi antara Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, serta ESDM Provinsi Kalbar. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan layanan jasa industri di kawasan industri Kabupaten Ketapang sekaligus pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, percepatan sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi meningkatkan nilai tambah dan memperluas akses pasar produk dalam negeri.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing industri nasional. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menambahkan, percepatan ini merupakan bagian dari transformasi layanan industri yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Menurutnya, penguatan unit layanan daerah seperti BSPJI menjadi kunci dalam membangun ekosistem industri halal yang terstandar dan berorientasi ekspor.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 2025 memfasilitasi sertifikasi halal bagi 30 pelaku usaha. Dalam program tersebut, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak bertugas melakukan proses pemeriksaan sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala BSPJI Pontianak Ahmad Nashoruddin Muammar menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini bertujuan menyelaraskan kebutuhan industri daerah dengan layanan standardisasi dan sertifikasi yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop ESDM Provinsi Kalbar Syarif Kamaruzaman menegaskan bahwa fasilitasi sertifikasi halal menjadi bagian dari komitmen daerah dalam membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi, tetapi juga memperkuat ekosistem industri halal daerah melalui dukungan teknis yang profesional dan akuntabel. Dengan sinergi pusat-daerah, industri Kalimantan Barat diharapkan semakin siap bersaing secara berkelanjutan.
