Jakarta – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperingati World Disability Day dengan menggelar seminar dan peluncuran buku yang menyoroti pentingnya inklusi bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam sistem demokrasi, layanan publik, dan ruang-ruang partisipasi warga negara.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ali Munhanif, menegaskan komitmen kampus untuk membangun lingkungan pendidikan yang inklusif bagi seluruh mahasiswa. “UIN Syarif Hidayatullah terus membangun perguruan tinggi yang inklusif tanpa membeda-bedakan,” ujarnya.
Rangkaian peringatan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi, pegiat demokrasi, advokat disabilitas, serta lembaga negara yang membahas penguatan hak-hak difabel di Indonesia. Staf Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menekankan bahwa inklusi demokrasi harus memastikan akses setara bagi difabel dalam proses politik. “Inklusi dalam demokrasi bukan sekadar aksesibilitas fisik, tetapi akses terhadap partisipasi dan pengambilan keputusan,” katanya.
Komisioner BPKN RI, Novriansyah, menambahkan bahwa regulasi dan kebijakan publik harus berpihak pada pemenuhan hak konsumen difabel. “Negara wajib menghadirkan kebijakan yang memastikan hak difabel terpenuhi, mulai dari pelayanan publik hingga layanan konsumen,” ujarnya.
Advokat penyandang disabilitas, Nur Fauzi Ramadhan, mengingatkan bahwa difabel bukan objek belas kasih, melainkan subjek hukum yang memiliki hak dan suara. Ia menekankan perlunya menghapus diskriminasi struktural dalam berbagai sektor kehidupan.
Pada kesempatan yang sama, diluncurkan buku “Pemilu Akses di Indonesia: Paradigma, Norma, dan Problema bagi Difabel Netra” karya Staf Pengajar Hukum Tata Negara UIN, Rayhan Naufaldi Hidayat, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus menjadi bagian dari agenda inklusi nasional.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat gerakan inklusi serta mengarusutamakan isu disabilitas dalam kebijakan publik dan pembangunan nasional.
