Bali (Peluang) : Pemerintah Indonesia membuka akses kerjasama yang transparan dan kompatibel dalam pengembangan proyek energi bersih.
Pemerintah Indonesia tetap berfokus untuk menangani pandemi Covid-19 dan memperkuat pemulihan ekonomi, namun juga pada saat yang sama berkomitmen pada transisi energi dan ekonomi hijau.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat
Grand Launching Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Jimbaran, Bali, Senin (14/11/2022).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu platform kerjasama pendanaan untuk proyek energi bersih.
“Melalui ETM ini, kami pemerintah Indonesia membuka akses kerjasama yang transparan dan kompatibel. Sehingga semua pihak bisa melihat potensi pengembangan proyek energi bersih di Indonesia yang bisa dikolaborasikan,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu menyatakan bahwa dalam menjalankan proyek energi bersih di Indonesia, pemerintah menjamin harganya tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Melalui skema ETM ini memberikan jaminan, masyarakat tetap bisa mengakses energi bersih yang murah dan andal, juga memberikan keuntungan bagi investasi, pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
Tentunya kata Menkeu, skema ini juga
menyehatkan PLN dan memberikan keuntungan bagi investor maupun lembaga internasional.
“Kami akan terus mengembangkan transisi yang adil dan terjangkau menuju ekonomi rendah karbon sebagai prioritas nasional kami,” ungkap Menkeu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu proyek energi bersih yang dilakukan Indonesia dalam mencapai target net zero emission adalah mempensiunkan PLTU. Hingga 2060 mendatang pemerintah akan menghapuskan semua PLTU sebesar 15 GW dan menggantikannya dengan pembangkit EBT.
Sebagai pilot project, pemerintah Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) mempensiunkan PLTU Cirebon menggunakan skema ETM.
Adapun tahap awal pemerintah Indonesia akan menggunakan skema ETM untuk mempensiunkan 2 GW PLTU. Melalui skema ini pemerintah Indonesia sudah mengantongi 500 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk komitmen pembiayaan.
“Skema ETM ini masih bisa dikembangkan hingga 4 miliar dolar AS untuk total kapasitas PLTU 15 GW hingga 2060 mendatang,” kata Sri Mulyani
Namun tentunya pengembangan ini menurutnya, perlu perencanaan yang lebih matang baik secara finansial maupun teknologi yang akan dilakukan oleh PLN.
Presiden ADB, Masatsugu Asakawa sebagai partner utama pemerintah Indonesia dalam membentuk skema ETM sepakat dengan PLN dan juga pemerintah Indonesia untuk mempensiunkan PLTU Cirebon sebagai pilot project skema ETM ini.
Asakwa mengungkapkan ADB melihat PLTU Cirebon ini dipilih karena memiliki kombinasi kepemilikan yang merepresentasikan pemerintah Indonesia, maupun privat sector dan internasional.
PLTU Cirebon ini dipilih juga karena mempunyai struktur finansial yang sehat, sehingga memudahkan untuk dilakukan re-financing.
“Tapi terpenting, kami memperhatikan aspek ESG dalam sebuah proyek. Kami melihat proyek ini memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang memenuhi kriteria,” kata Asakawa.
Asakawa berharap dengan adanya skema ETM ini bisa membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target transisi energi.
Menurutnya, ADB mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target net zero emission.
“Model kerjasama ini bisa diduplikasi maupun dicontoh oleh privat sector lainnya, untuk melakukan aksi yang sama,” pungkasnya.
