Peluang News, Jakarta-Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 telah mencapai angka signifikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga 1 Juli 2025, total lebih dari Rp 20 triliun bansos telah disalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Per hari ini, 1 Juli 2025, Kemensos telah menyalurkan Bansos PKH kepada lebih dari 8 juta KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota, dengan nilai Rp 5,8 triliun,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulisnya, (2/7/2025).
Ia menambahkan, untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM, atau 84,71 persen dari target, dengan total nilai Rp 9,2 triliun. Selain itu, bansos tambahan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan, yang disebut sebagai “penebalan,” juga telah disalurkan ke 15 juta KPM dengan nilai mencapai Rp 6,19 triliun.
“Sesuai arahan Presiden, Bansos Triwulan II dan penebalan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta menstimulus pertumbuhan ekonomi,” lanjut Saifullah.
Meski angka penyaluran tinggi, ia mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 3 juta KPM yang belum menerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh peralihan sistem penyaluran dari PT Pos ke bank-bank Himbara, sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui bank milik negara.
“Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa akses perbankan. Mereka tetap menerima melalui PT Pos,” jelasnya.
Saifullah menuturkan bahwa proses migrasi penyaluran dari PT Pos ke bank Himbara membutuhkan waktu. “Proses ini meliputi pembukaan rekening kolektif (Burekol), pengumpulan data identitas, pembuatan kartu dan ATM, hingga distribusi ke KPM,” katanya.
Tak hanya proses migrasi, keterlambatan juga disebabkan oleh hadirnya ratusan ribu penerima baru yang sebelumnya belum terdata. Mereka kini tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bansos.
“KPM baru ini dulunya tidak menerima bansos, padahal seharusnya dapat. Ini yang disebut exclusion error. Pada triwulan II, sebanyak 629.513 KPM baru ini mendapat bantuan PKH. Tapi mereka pun butuh proses Burekol,” terang Saifullah.
Ia merinci data KPM yang saat ini masih dalam proses Burekol:
-
1.315.886 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
-
629.513 KPM baru penerima PKH
-
1.953.139 KPM Program Sembako bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
-
770.376 KPM baru penerima BPNT hasil validasi terbaru
“Totalnya ada 3,6 juta KPM dalam proses Burekol. Dari jumlah itu, 610.333 KPM sudah berhasil Burekol dan siap salur per hari ini. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM lagi,” jelasnya.
Saifullah meminta masyarakat memahami kendala teknis yang menyebabkan sebagian bantuan belum tersalurkan. Ia menegaskan, Kemensos bersama Himbara terus bekerja keras mempercepat proses penyaluran.
“Kami terus berkoordinasi dengan Himbara supaya bisa segera sampai kepada penerima manfaat. Insya Allah ke depan data makin akurat, dan penyaluran makin lancar,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada para KPM yang belum menerima bantuan. “Namun tidak perlu khawatir, karena bantuan tetap akan dicairkan setelah proses pembukaan rekening selesai,” tutupnya.
