Peluang News, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi bersama dengan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Indonesia.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena mengatakan, komitmen ini bertujuan untuk memperkuat governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan (SJK).
“Selain itu, hal ini juga untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pengembangan governansi kolaboratif menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sophia dalam Forum Pre – Risk & Governance Summit (RGS) bertajuk ‘Meningkatkan Awareness Industri Jasa Keuangan dan Asosiasi Profesi GRC dalam Cybersecurity Risk dan Climate Change Risk’ di kawasan Jakarta, dikutip Selasa (30/7/2024).
“Apalagi, fungsi GRC khususnya di sektor jasa keuangan sendiri ini diharapkan mampu menjadi penggerak dalam peningkatan sinergi khususnya dalam mengoptimalkan manajemen risiko pada implementasi ESG dan sustainability serta penanganan permasalahan cybersecurity,” lanjutnya.
Diketahui, Forum Pre-RGS ini diselenggarakan OJK dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dan stakeholders untuk mendiskusikan sejumlah isu signifikan terkait GRC sebagai masukan tema dalam forum RGS Tahun 2024 yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang.
Adapun sejumlah pembahasan yang dibahas dalam kesempatan kali ini yaitu pembahasan mengenai implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) dan sustainability serta penanganan cybersecurity dengan narasumber para expert yang berasal dari praktisi, akademisi, lembaga dan asosiasi profesi bidang GRC.
Sophia memaparkan, pada pendalaman sesi diskusi ESG dan sustainability, setidaknya terdapat beberapa concerns yang dibahas di antaranya yaitu mengenai perlunya standardisasi pelaporan berkelanjutan dan assurance khususnya di sektor publik.
Kemudian, mengenai peran akuntan dalam pelaksanaan ESG khususnya dalam transparansi penyajian informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, asosiasi profesi dan lembaga bidang GRC dalam peningkatan awareness, pengembangan, termasuk enforcement pengawasan/pemantauan untuk memastikan going concern implementasi program dan kebijakan ESG.
Sedangkan dalam sesi diskusi penanganan cybersecurity, Sophia menambahkan, terdapat sejumlah hal yang dibahas antara lain yaitu mengenai evaluasi dan kepatuhan proses bisnis dengan UU Pelindungan Data Pribadi, mitigasi atas kerja sama teknologi informasi dengan pihak ketiga yang sering menjadi celah serangan siber.
Lalu, juga mengenai pentingnya pemahaman keamanan siber yang tidak hanya dari sisi proses bisnis dan teknologi informasi, melainkan juga dari sisi peningkatan pemahaman dan awareness SDM serta pengembangan ekosistem untuk identifikasi dan penanganan serangan siber di tanah air.
