Peluang, Jakarta – Dengan adanya keluhan pengusaha tambang atas tidak adanya bantuan Bank pemerintah, yang mau membiayai pembangunan fasilitas pemurnian bahan mineral mentah (smelter) di Indonesia. Maka pemerintah berharap, program strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas (hilirisasi) dapat didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar Indonesia bisa menuju menjadi negara maju.
“Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, (6/2/2023).
Presiden optimis, hilirisasi dapat memberikan nilai tambah yang berlipat ganda. Untuk itu, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hilirisasi harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga sumber daya alam laut.
“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 billion USD melompat menjadi 30 billion USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, timah, tembaga, emas, gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” tegas Presiden Jokowi.
Hal terpenting dalam hilirisasi menurut Kepala Negara, dengan mengintegrasikan beragam komoditas tersebut, baik di sektor minerba, CPO, maupun sumber daya alam hasil laut. Presiden memperkirakan proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa mencapai ratusan miliar dolar AS dan membuka jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini, bagaimana memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilirisasi karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa sampai angka 715 billion USD dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara di sektor sumber daya alam laut, Presiden mengingatkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Berbagai potensi kekayaan alamnya seperti rumput laut dan aneka ragam ikan, kata Presiden, belum dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin.
Sebagai contoh, Indonesia merupakan eksportir nomor satu rumput laut tetapi dalam bentuk mentah. Di saat yang sama, Indonesia juga merupakan eksportir nomor tiga karagenan, bahan yang diekstrak dari rumput laut. Di lain sisi, Tiongkok merupakan importir nomor satu rumput laut, tetapi merupakan eksportir nomor satu karagenan.
“Ini yang harus kita tiru. Kita harusnya menjadi eksportir nomor satu bahan mentah (rumput laut), tetapi juga eksportir nomor satu karagenan, harusnya seperti itu, dan nilai tambah yang ada di sini akan melompat,” tandasnya. (alb)
