Peluang News, Jakarta – Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) menilai pertumbuhan ekonomi 8% adalah target yang ambisius.
Namun, bukan tidak mungkin tercapai jika antara pengusaha muda, pemerintah, dan sektor swasta bersinergi dengan baik.
“Repnas berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya tersebut,” kata Ketua Umum Repnas Anggawira di Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Untuk itu, lanjut dia, Repnas menyusun sejumlah strategi yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang tersebut.
Antara lain, menyusun strategi yang meliputi transformasi digital. Percepatan pembangunan jaringan 5G dan pemberian subsidi bagi UKM yang beralih ke platform digital harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira menekankan skema kemitraan publik swasta (PPP) harus melibatkan pengusaha muda bisa berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di luar Pulau Jawa.
“Melibatkan pengusaha muda dalam proyek-proyek infrastruktur ini, distribusi barang dan jasa akan makin efisien, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah harus mendukung dengan insentif pajak untuk investasi di wilayah tersebut,” ujarnya.
Dia mengutarakan bahwa peningkatan akses pembiayaan bagi UKM dan startup juga menjadi agenda utama yang diusulkan dalam forum ini. Pengusaha muda berharap adanya kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Indonesia untuk memperkuat mekanisme peer-to-peer lending yang lebih fleksibel.
Pengembangan hilirisasi industri, kata
Anggawira, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia adalah jalan menuju kemandirian ekonomi.
Dalam rakornas di Jakarta dengan tema Kolaborasi Pengusaha Muda Nasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% Demi Tercapainya Indonesia Emas 2045, dia mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Sistem perizinan berbasis OSS dinilainya perlu dipercepat agar lebih terintegrasi dan efisien sehingga pengusaha tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang lamban.[]
