Peluang News, Jakarta– Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan kekhawatirannya terkait efektivitas koperasi desa dalam mengentaskan kemiskinan jika tidak didukung oleh data yang akurat.
“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry saat mendampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (9/7).
Menurut Ferry, tanpa sistem data desa yang presisi, program koperasi desa tidak akan menyentuh akar persoalan masyarakat. Ia menegaskan, “Data desa yang presisi harus menjadi pedoman dasar dalam perumusan dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.”
Ferry juga menyoroti bahwa kebijakan publik harus disusun berdasarkan informasi yang valid, bukan asumsi. “Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” tegasnya.
Dalam paparannya, Ferry mencontohkan praktik di Tiongkok yang sukses menurunkan kemiskinan dalam waktu lima tahun. “Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari,” katanya.
Ia menyayangkan bahwa berbagai program seperti dana desa, bantuan langsung tunai, hingga bantuan sosial di Indonesia belum optimal karena lemahnya data sasaran. “Sama halnya dengan koperasi desa. Kita ingin koperasi ini hadir sebagai solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” ujar Ferry.
Ferry pun mengajak Komisi VI DPR RI untuk bersama-sama menyusun roadmap nasional penguatan koperasi desa yang berbasis data. “Mohon ini jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat hari ini bahwa kita perlu forum bersama untuk membahas urgensi data pedesaan yang presisi,” ucapnya.
Ia mengusulkan agar Kementerian Koperasi dan DPR menggelar simposium bersama guna merumuskan pentingnya data desa sebagai fondasi utama kebijakan koperasi.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan koperasi desa melalui pendekatan data. Komisi VI meminta adanya peta jalan dalam model *Tripola* Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta mendukung penyusunan data presisi desa/kelurahan sebagai dasar perencanaan.
Komisi VI DPR RI juga mendukung agar Kementerian Koperasi naik klasifikasi menjadi Kementerian Negara Kelompok II dan akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Presiden melalui pimpinan DPR.
Terkait pengawasan, DPR menegaskan pentingnya peran aktif dalam mengawal pelaksanaan program Kopdes/Kel Merah Putih agar tidak hanya bersifat administratif. “Program ini harus berdampak nyata bagi masyarakat desa, dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif,” kata salah satu anggota Komisi VI.
Sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut sebagai kunci keberhasilan koperasi desa sebagai strategi pengentasan kemiskinan nasional.
