JAKARTA—Pengamat Transportasi Laut dari Masyarakat Tranpsortasi Indonesia Rajiph Razifwan Anwar mengatakan, hal yang ironi hingga saat ini para pembuat keputusan belum menyadari peran penting transportasi laut di Indonesia, yang sebetulnya negara kepulauan. Bahkan bila ditinjau dari segi penyediaan anggaran, besarannya masih jauh lebih kecil dibanding anggaran untuk trasportasi darat.
Memang ironis sampai saat ini para pembuat keputusan belum menyadari peran penting transportasi laut bagi suatu negara kepulauan. Bila ditinjau dari segi penyediaan anggaran, besaran anggaran yang disediakan untuk transportasi laut masih lebih kecil dibanding anggaran transportasi darat.
“Sekali lagi kondisi itu terjadi karena belum adanya konsep pembenahan transportasi laut yang efisien dan efektif yang tentunya terintegrasi dengan konsep-konsep pengembangan transportasi jalan, KA dan udara,” ujar alumni Teknik Sipil ITB ini ketika dihubungi Peluang, Rabu (4/7) 2018.
Padahal sudah empat tahun Pemeritahan Presiden Jokowi yang mencanangkan “tol laut dan poros maritim, namun terlihat pelaksanaannya kurang strategis.
“Saya membandingkan strategisnya pelakaanaan konsep tsb dengan konsep motorways of the sea dari Uni Eropa dan marine highways Amerika Serikat,” kata pria kelahiran Jakarta, 1 Mei 1953.
Secara garis besar konsep tersebut bertujuan untuk mengalihankan angkutan barang melalui jalan ke angkutan perairan. Masyarakat Eropa menyadari bahwa angkutan barang melalui jalan sudah sangat merugikan antara lain penyebab kemacetan, tingginya kecelakaan lalu lintas jalan dan kerusakan lingkungan.
“Sebagaimana teori, angkutan barang melalui jalan untuk jarak yang cukup jauh lebih mahal dibanding angkutan perairan. Untuk perbandingan biaya angkutan ini yang belum disadari oleh Indonesia,” kata peraih Pasca Sarjana Coastal/Port Engineering IHE Delft Belanda 1982 ini.
Lanjut Ajiph lagu sebenarnya peraturan dan ketentuan pencegahan kecelakaan laut sudah sangat lengkap. Indonesia sebagai anggota IMO telah meratifikasi banyak ketentuan-ketentuan keselamatan pelayaran yang telah ditetapkan secara internasional oleh IMO, hasil kerja salah satu bagian organisasinya yaitu Marine Safety Commission (MSC).
Hasil kerja dari MSC ini untuk diterapkan bagi kapal-kapal sebagai standar kapal-kapal di atas 500 GT dan untuk kapal-kapal di bawah 500 GT sebagai mana ketentuan IMO. Negara anggota diberikan kebebasan mengaturnya sendiri. Untuk ini Indonesia sudah menetapkan peraturan keselamatan kapal yang disebut Non Convention Vessel Standard.
“Kecenderungan kecelakaan transportasi laut ini akan terus terjadi lebih juga disebabkan mayoritas kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia adalah kapal-kapal tua,” imbuhnya lagi.
Di samping itu lanjut Rajiph lagi, jumlah SDM transportasi laut yang cukup memiliki latar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman yang memadai sesuai standar yang ditetapkan masih kurang.
Pembenahan secara besar-besaran mutlak untuk dilakukan. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita tetap akan dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah, karena berbagai keterbatasan yang ada, seperti kebutuhan mobilitas masyarakat yang sangat besar.
Ajiph Razifwan Anwar-Foto: Dokumentasi Pribadi/Facebook.“Tetapi saya optimis selama pemerintah memiliki kemauan politis untuk melakukan pembenahan dan konsisten bahwa transportasi laut adalah prioritas utama,” tutup dia (van).
