PeluangNews, Jakarta – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno meyakini bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan kebutuhan publik melainkan keinginan Presiden ke-7Joko Widodo atau Jokowi.
“Pembangunan KCJB adalah keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra sekarang. Apalagi setelah PT KAI mengangsur utang Rp 2,2 triliun untuk 2025,” kata Djoko dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/11/2025).
Menurut Djoko, kemampuan keuangan PT KAI seharusnya diarahkan untuk mendukung pengembangan transportasi publik, justru tersedot banyak untuk membayar cicilan utang.
Indonesia terutama Pulau Jawa, lanjut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu,
sebenarnya jauh lebih membutuhkan konektivitas antarmoda, baik perkotaan hingga pedesaan.
Sehingga pembangunan kereta cepat dilanjutkan sampai ke Surabaya juga bukan sesuatu yang mendesak dilakukan.
“Pembangunan Kereta Cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak,” kata Djoko, memaparkan.
Dia mengatakan kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa.
Dia berpendapat pembangunan tidak boleh bersifat Jawa sentris. Di Pulau Jawa, infrastruktur transportasi terbilang jauh lebih maju dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.
“Infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju ketimbang di luar Jawa. Kemajuan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam konektivitas,” ujar dia.
Contohnya, pembangunan jalan tol menjadi salah satu fokus utama. Terhubungnya jalan tol dari Merak hingga Surabaya, bahkan sekarang sudah mencapai Probolinggo telah memberikan tingkat mobilitas yang cukup tinggi di Pulau Jawa baik pergerakan orang maupun barang.
Waktu tempuh memangkas hingga 50% dibandingkan menggunakan jalan nasional. Selain itu, meski Pulau Jawa sudah memiliki infrastruktur transportasi yang memadai, tapi itu pun tidak saling terkoneksi.
“Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak,” kata Djoko.
Ia melanjutkan, bila memang semangatnya membangun NKRI, maka seharunya pemerintah memprioritaskan pembangunan transportasi di pulau lainnya.
“Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa,” ucapnya.
[]
