JAKARTA—-Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB telah melakukan kegiatan pendampingan ekonomi di 4 kabupaten di daerah pascabencana untuk wilayah Sulawesi Tengah.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan, dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah terbentuk kelompok-kelompok usaha msyarakat.
“Setiap kelompok memiliki ciri khas dan kharakteristik yang berbeda – beda yang antara lain didasarkan pada jenis usaha yang dikembangkan,” ungkap Raditya dalam keterangan persnya, Rabu (4/11/20).
Kabupaten kota Palu menghasilkan usaha pisang olahan, Kabupaten Donggala menghasilkan usaha Ikan olahan dan kain tenun subi, Kabupaten Sigi menghasilkan usaha piring lidi, dan Kabupaten Parigi Moutung menghasilkan usaha minyak kelapa olahan dan piring lidi.
Sementara itu menurut data yang dihimpun oleh tim LPPM UNTAD terjadi peningkatan setelah melakukan pembinaan melalui pengembangan inovasi dan bimbingan teknis.
Dalam evaluasi kegiatan usaha kelompok sasaran, teridentifikasi peningkatan hasil produksi yang tercermin dari peningkatan laba usaha per bulan kegiatan produksi kelompok sasaran.
Terlihat dari hasil usaha tenun subi di kabupaten Donggala yang sebelumnya pendapatan laba usaha hanya Rp1.050.000, 00 mengalami peningkatan menjadi Rp2.163.840, 00 atau sekitar 1,06 % per bulannya.
Usaha kelapa minyak olahan di kabupaten Parigi Moutong yang sebelumnya hanya Rp3.516.667 meningkat menjadi Rp5.989.200 atau sekitar 0,70 % per bulannya.
Usaha pisang olahan di kabupaten kota Palu yang sebelumnya pendapatan laba usaha hanya Rp3.583.333,00 mengalami peningkatan menjadi Rp4.629.667, 00 atau sekitar 0,30 % per bulannya.
Usaha piring lidi dikabupaten Sigi yang sebelumnya pendapatan laba usaha hanya Rp1.563.542,00 mengalami peningkatan menjadi Rp2.092.800,00 atau sekitar 0,34% per bulannya.
Meskipun kegiatan pembinaan telah memberikan hasil berupa peningkatan laba usaha kelompok, diharapkan pembinaan yang telah dilakukan saat ini harus terus dikawal, dibimbing dan dirawat.
Caranya dengan keterlibatan semua pihak yaitu antara pemerintah pusat dengaan pemerintah daerah yang melibatkan organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi terkait.
