Peluang News, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah melakukan lelang jabatan eselon I dan II. Hasilnya, cukup ramai diminati dari luar lingkungan kementerian.
“Lebih dari 30% pendaftar dari kementerian/lembaga lain, dan ada juga dari unsur pemerintah daerah,” ungkap Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Kuntoro di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Dia menjelaskan pendaftaran lelang jabatan Eselon I dan II resmi ditutup pada 5 Januari 2024. Berdasarkan data yang direkap oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, total peserta yang mengikuti lelang adalah 433 orang.
Rinciannya, 80 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan eselon I dan sebanyak 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan eselon II. Sebanyak 30 orang dari kementerian/lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 orang untuk JPT Pratama.
“Setelah pendaftaran ditutup, Kementan secepatnya mengumumkan seleksi administrasi. Tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama,” kata Kuntoro.
Dia menuturkan lelang jabatan untuk pejabat Eselon I dan II lingkup Kementan bertujuan untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih, maupun penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang sudah lama tidak berputar ataupun kosong.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas memerintahkan proses lelang untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pak Mentan tegas mengatakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak yang mandiri dan profesional. Dengan independensi Tim Pansel, kami harapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan,” kata Kuntoro.
Ketika Amran Sulaiman menjabat Mentan pada periode 2014-2019, dia konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan kementeriannya. Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan.
Dia juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun. (Yth)
