PeluangNews, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong transformasi ekonomi daerah melalui digitalisasi pasar tradisional. Program ini terbukti memberikan kemudahan bagi warga dalam bertransaksi sekaligus meningkatkan keamanan di lingkungan pasar.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Kini, warga dapat melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih cepat, praktis, dan aman.
“Masyarakat lebih mudah berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai,” ujar Pramono saat membuka Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (25/10).
Menurut Pramono, inisiatif digitalisasi pasar tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam menekan tindak kriminal seperti pencopetan dan pencurian uang di area pasar.
“Ketika saya menggagas digitalisasi di pasar, salah satu hal utama adalah membuat masyarakat lebih mudah berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. Sekarang secara signifikan terjadi pengurangan orang yang membawa uang cash,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI berkomitmen memperluas penerapan sistem pembayaran digital di seluruh pasar ibu kota. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga perbankan dan penyedia layanan pembayaran nontunai.
“Itulah yang kita inginkan di Jakarta membangun sistem yang bisa berjalan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Program digitalisasi pasar ini menjadi bagian penting dalam visi Jakarta sebagai kota global yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Pemprov DKI menargetkan seluruh pasar tradisional di Jakarta dapat terhubung dengan sistem transaksi digital pada tahun-tahun mendatang.
Langkah Pemprov DKI ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI). Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyambut baik inisiatif Gubernur Pramono, terutama terkait pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berfungsi memperkuat ekosistem ekonomi digital di tingkat daerah.
“Ini ide luar biasa dari Pak Gubernur. Kita akan follow up sesuai arahan beliau dan memperluas penerapan digitalisasi pasar di tahun depan,” ujar Iwan.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan program nasional Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Kolaborasi antara Pemprov DKI dan BI diyakini akan mempercepat terwujudnya ekosistem pembayaran digital yang inklusif di masyarakat.
Transformasi digital di pasar tradisional juga mulai mengubah perilaku konsumen dan pedagang. Penggunaan aplikasi pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking kini semakin umum, bahkan di lapak-lapak kecil. Selain memberikan kenyamanan, sistem ini membantu pedagang mencatat transaksi secara transparan dan mengelola keuangan lebih efisien.
Program digitalisasi pasar tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi langkah nyata Jakarta menuju kota cerdas (smart city) yang mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik.
“Digitalisasi pasar ini bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang membangun kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” tegas Pramono.
