PeluangNews, Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sepakat untuk menyinkronkan kebijakan fiskal setelah adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kedua pihak juga mendorong penerapan skema creative financing melalui Jakarta Collaboration Fund demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota.
Kesepakatan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).
“Hari ini kami berdiskusi hampir satu jam membahas hal-hal penting bagi Jakarta. Hal pertama yang kami bahas adalah komitmen Pemprov DKI untuk menyelaraskan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat, terutama penyesuaian dana bagi hasil (DBH),” ungkap Gubernur Pramono.
Ia menegaskan, Pemprov DKI akan sepenuhnya mengikuti kebijakan fiskal pemerintah pusat dan menyesuaikannya dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian APBD yang semula sebesar Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun mendorong Pemprov DKI untuk menyiapkan strategi pendanaan kreatif agar pembangunan tetap berjalan.
“Pemprov DKI menyiapkan Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi daerah, dan pemanfaatan likuiditas Rp200 triliun melalui Bank Himbara untuk mendukung pembiayaan bisnis BUMD,” jelas Pramono.
Ia menambahkan, penyesuaian fiskal tidak akan memengaruhi gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, baik Pegawai Negeri Sipil, PPPK, maupun PJLP. Namun, dampak akan terasa pada pembatasan rekrutmen baru PJLP tahun depan.
“Seperti kemarin, Damkar kami buka 1.000 lowongan, Pasukan Oranye 1.100, dan Pasukan Putih 500. Karena ada pengurangan, untuk tahun depan peluang rekrutmen akan berkurang, tapi untuk tahun ini jumlahnya tetap,” ujarnya.
Gubernur Pramono juga mengungkapkan rencana pembangunan Gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD melalui optimalisasi lahan milik Kemenkeu. Pembangunan ini diharapkan menjadi simbol kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai regional financial hub di Asia Tenggara. “Kami memohon persetujuan Kemenkeu untuk pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan apresiasi atas langkah Pemprov DKI yang mendukung kebijakan penyesuaian DBH. Ia menjelaskan, kebijakan ini dilakukan karena keterbatasan fiskal pemerintah pusat, namun optimisme ekonomi nasional tetap tinggi.
“Saya akan evaluasi menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau pendapatan negara meningkat, saya akan kembalikan lagi ke daerah,” ujar Menkeu Purbaya.
Ia juga menyambut baik rencana pembangunan Gedung Bank Jakarta yang dinilai akan menjadi stimulus ekonomi nyata bagi Jakarta dan nasional. “Saya senang karena ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa pemerintah pusat mengeluarkan dana. Pembangunan gedung itu akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas perekonomian,” katanya.
Terkait pemanfaatan dana melalui Bank Himbara, Menkeu menegaskan bahwa penyaluran tambahan dana ke Bank Jakarta dapat dilakukan melalui skema business to business yang menguntungkan kedua pihak. “Dengan begitu, Bank Jakarta bisa berperan lebih besar dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dan industri di Jakarta,” tutup Purbaya.
