PeluangNews, Bekasi-Proyek revitalisasi bantaran Sungai Kayuringin di Bekasi Selatan menjadi salah satu upaya nyata Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan kawasan kota yang lebih tertata, aman dari banjir, dan ramah bagi pejalan kaki.
Revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti penataan ruang dan penguatan struktur sungai, tetapi juga menyentuh sisi sosial dengan penataan ulang aktivitas ekonomi warga di sekitar bantaran. Melalui proyek ini, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang publik yang bersih, teratur, dan berkelanjutan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meninjau langsung proyek revitalisasi dan normalisasi bantaran Sungai Kayuringin, Bekasi Selatan, yang saat ini tengah dalam tahap pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Tri didampingi Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, serta perwakilan dari Balai Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane (BSWCC).
Tri menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program penataan kawasan bantaran sungai yang sebelumnya dipenuhi pedagang kaki lima. Ia mengatakan, pembongkaran lapak-lapak sudah dilakukan, dan progres pengerjaan kini telah mencapai sekitar 30 persen.
“Penataan dilakukan sesuai dengan kondisi eksisting tanpa mengambil area trotoar, agar fungsi pedestrian tetap terjaga,” ujar Tri saat meninjau lokasi, Rabu (22/10/2025).
Proyek revitalisasi tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Selain penataan kawasan, pemerintah juga melakukan normalisasi aliran sungai yang mencakup pelebaran saluran serta pengerukan sedimentasi untuk mengembalikan fungsi sungai secara optimal.
“Normalisasi ini menjadi bagian krusial untuk mengurangi potensi banjir. Selama ini, kawasan Kayuringin memang selalu menjadi titik genangan saat musim hujan. Dengan pelebaran dan penguatan struktur aliran sungai, kita ingin memastikan air tidak meluap dan cepat terbuang ke aliran utama,” jelas Tri.
Tri menambahkan, langkah ini penting untuk menjaga kelancaran aliran air, khususnya dari kawasan hulu seperti Galaxy, agar dapat mengalir langsung ke Kali Bekasi tanpa hambatan.
Adapun lahan yang digunakan untuk proyek ini merupakan milik Perum Jasa Tirta (PJT), dan pengerjaannya dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan BSWCC.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemkot Bekasi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat terdampak. Tri menyebut, pemerintah menggandeng Bank Jabar Banten (BJB) untuk membantu pendataan para pedagang yang sebelumnya berjualan di bantaran sungai.
Melalui pembentukan paguyuban resmi, para pedagang akan mendapatkan identitas dan akses ke layanan perbankan, serta diarahkan ke lokasi usaha yang tertib dan terorganisir.
“Kita ingin pastikan tidak ada lagi pedagang liar setelah penataan ini selesai. Semua akan terdata dan dibina melalui paguyuban, agar lingkungan tetap rapi dan pedagang tetap bisa berusaha,” pungkas Tri.
