PeluangNews, Batam – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, menggulirkan program pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan bagi pelaku usaha mikro di wilayahnya. Program ini memberikan fasilitas pinjaman hingga Rp20 juta bagi setiap pelaku usaha yang memenuhi syarat.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menjelaskan bahwa bunga pinjaman akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot Batam. “Ini merupakan inisiatif dari Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, sebagai bentuk dukungan nyata bagi penguatan ekonomi pelaku usaha mikro,” ujar Jefridin dalam keterangannya di Batam, Selasa (29/4/2025).
Program ini ditujukan untuk 2.000 pelaku usaha mikro yang berdomisili dan memiliki usaha di Kota Batam. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman antara lain memiliki KTP Batam, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta lokasi usaha yang berada di wilayah Kota Batam. Salah satu keunggulan program ini adalah pinjaman diberikan tanpa memerlukan agunan.
“Pemkot Batam telah menyiapkan payung hukum melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) guna mendukung pelaksanaan program ini,” tambah Jefridin.
Rapat fasilitasi program ini digelar di Ruang Rapat Sekda dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Hendri Arulan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Batam Abd. Malik, Staf Ahli Demi Hasfinul, serta Kabag Hukum Joko Satrio Sasongko.
Dari sektor perbankan, hadir perwakilan dari beberapa lembaga keuangan, antara lain Wahyudy Gusti Antony dari Bank BTN, Aditya W dari Bank Sumut, serta perwakilan dari BRKS dan Bank BRI. Masing-masing bank memaparkan persyaratan dan simulasi bunga yang akan dikompensasikan oleh pemerintah.
Ke depan, bentuk kerja sama teknis antara Pemkot Batam dan pihak perbankan akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), termasuk mekanisme penyaluran dan monitoring pinjaman.
Program ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan dan kapasitas pelaku usaha mikro di Batam dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus menjadi langkah nyata pemulihan ekonomi di tingkat daerah. (Aji)
