PeluangNews, Bogor – Mengatasi rumah tidak layak huni menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmen kuat dengan mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebagai langkah strategis demi kesejahteraan warganya.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menargetkan program Rutilahu ini selesai dalam waktu tiga tahun, lebih cepat dua tahun dari estimasi normal yang biasanya mencapai lima tahun. Berdasarkan data, masih terdapat sekitar 14 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor, angka yang mendorong Pemkab untuk bergerak cepat.
Tahun ini, Pemkab mengalokasikan dana dari APBD Perubahan 2025 untuk memperbaiki 3.750 unit rumah. Bantuan ini tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa, serta didukung melalui kolaborasi dengan TNI, Polri, dan program pemerintah pusat lewat DPR RI.
“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Bupati Rudy Susmanto.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab menjalankan proses verifikasi berlapis mulai dari tingkat RT, RW, dan desa/kelurahan, yang kemudian divalidasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.
Meski menuntut anggaran besar, Rudy optimis target percepatan ini dapat dicapai berkat tren positif pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil di sektor perdagangan, industri kecil, dan pariwisata turut menopang kemampuan fiskal Pemkab.
Program Rutilahu tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tapi juga terintegrasi dengan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar rumah layak huni menjadi titik awal terciptanya kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera bagi warga.
Langkah progresif ini memperlihatkan keberpihakan Pemkab Bogor terhadap warga kurang mampu dan komitmennya menghapus kemiskinan struktural secara bertahap lewat sinergi berbagai lembaga.
