Wisata  

Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Hadapi Penilaian UNESCO di Danau Toba

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah di kawasan Danau Toba dan instansi terkait, sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi untuk meraih kembali status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah di kawasan Danau Toba dan instansi terkait, sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi untuk meraih kembali status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba

Peluang News, Jakarta-Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah kawasan Danau Toba dan instansi terkait di Toba Caldera Resort, Sumatera Utara, Sabtu (12/7/2025). Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi demi meraih kembali status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba.

“Dua tahun proses kita jalani dan kita sudah melakukan persiapan-persiapan menghadapi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sesuai dan kemudian mendapatkan hasil yang positif,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa di Caldera Toba Nomadic Escape. “Untuk itu saya ingin mendengarkan dulu bagaimana proses simulasi yang sudah dilakukan dan yang sedang berjalan saat ini.”

Dalam arahannya, Wamenpar menegaskan pentingnya pemahaman yang sama, komitmen kuat, dan rencana aksi terpadu dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menyoroti empat rekomendasi utama dari UNESCO yang harus segera ditindaklanjuti, yakni penguatan riset dan pemetaan geologi, penambahan panel informasi edukatif di seluruh area geopark, penguatan warisan budaya lokal, serta keaktifan badan pengelola dalam menggelar event nasional dan internasional.

Melihat rekomendasi tersebut, Ni Luh mendorong semua pihak segera memperbaiki dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah berjalan. “Kita perlu identifikasi akar masalah, tinjau progres perbaikan, dan petakan pekerjaan rumah yang belum selesai,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaporan kegiatan, seperti Gerakan Wisata Bersih yang telah dilaksanakan di dua lokasi: Amphiteater Waterfront City Pangururan (4 Mei 2025) dan Pantai Bebas Parapat (5 Mei 2025).

Lebih lanjut, Wamenpar mengajak semua pihak untuk mengedukasi masyarakat agar menjaga kebersihan dan tidak membakar di area geosit. “Untuk masalah kebakaran, selama kedatangan Asesor UNESCO pada 21–25 Juli 2025 nanti, perlu dibentuk tim patroli atau satgas khusus,” jelasnya. “Dan untuk mitra UMKM di lokasi yang dikunjungi, mereka harus benar-benar terlatih dan siap menjawab pertanyaan.”

Ni Luh menekankan bahwa status Green Card bukan sekadar label. “Ini adalah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Danau Toba. Lebih banyak wisatawan, lebih banyak investasi, dan yang paling penting, pelestarian alam dan budaya,” ungkapnya.

“Saya yakin, dengan semangat gotong royong, dedikasi, dan komitmen yang kuat dari kita semua, kita akan mampu menghadapi tantangan ini. Mari kita jadikan momen revalidasi 2025 sebagai titik balik kebangkitan Geopark Kaldera Toba,” pungkasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Azizul Kholis, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalankan pra-revalidasi sejak 11 hingga 13 Juli 2025 dengan menghadirkan Professor Soojae Lee dari Korea.

“Kami mendapatkan masukan, salah satunya agar semua laporan penelitian dari Pemprov Sumut—termasuk yang dilakukan pada tahun 2024—menggunakan bahasa Inggris,” ungkap Azizul. “Selain itu, kami juga diminta menjelaskan geosite dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh anak-anak sekolah.”

Wamenpar pun memastikan bahwa masing-masing kepala daerah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung Geopark Danau Toba meraih kembali Green Card dari UNESCO.

Exit mobile version