JAKARTA—-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah kembali meneruskanpemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga dua pekan ke depan yaitu pada 16-29 November 2021.
Luhut menyebutkan mengatakan ada tambahan sebanyak 5 Kabupaten/Kota masuk dalam Level 1 dan sebanyak 10 Kabupaten/ Kota yang masuk dalam Level 2 dalam penanganan Covid-19.
Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan menjadi 26 Kabupaten/Kota yang masuk Level 1 dan 61 Kabupaten/Kota yang masuk pada Level 2.
Meskipun demikian Menko Luhut mengungkapkan terdapat indikasi peningkatan Rt (angka reproduksi efektif) yang menunjukkan sinyal peningkatan kasus di Jawa Bali dalam sepekan terakhir ini.
Hal ini juga dapat terlihat dari beberapa Kabupaten Kota di Jawa Bali yang mulai mengalami peningkatan kasus dan perawatan mingguan.
“Khusus wilayah Jawa-Bali, terdapat 29 persen Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan minggu lalu dan 34 persen Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan orang yang dirawat dibandingkan minggu lalu,” ujar Luhut dalam keterangan pers, Senin (15/11/21).
Lanjut dia, yang harus diwaspadai ialah ketika menghadapi Nataru (Natal dan Tahun Baru). Saat ini indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa Bali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di atas periode Nataru tahun lalu dan mendekati posisi Periode Idul Fitri pada Mei-Juni 2021.
Selain itu masih terdapat 47 persen Kabupaten/Kota di Jawa Bali yang suntikan dosis pertama vaksinasi untuk lansia nya masih di bawah 50 persen.
Sementara sebanyak 75 persen Kabupaten/Kota di Jawa Bali yang suntikan vaksinasi dosis kedua-nya masih di bawah 50 persen. Sementara masih ada 16 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali yang cakupan vaksinasi umum dan lansia dosis 1 yang masih di bawah 50 persen.
Hingga saat ini pemerintah juga terus menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan semakin berkurang dari hari ke harinya.
“Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan kasus konfirmasi Covid-19 di masa Nataru nanti,” tutupnya.
