PeluangNews, Jakarta-Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Acara penandatanganan berlangsung di Gedung Heritage Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa (14/10/2025).
Kesepakatan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan pesantren berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum berperan sebagai mitra teknis dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
“Lewat kesepakatan hari ini, kita ingin memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama,” kata Dody.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan dilibatkan mulai dari proses perizinan, sertifikasi bangunan, hingga bantuan teknis. “Kementerian PU menyediakan layanan hotline 158 dan WA 081510000185 untuk membantu pendampingan di lapangan, bekerja sama dengan Dinas PU Pemda dan pejabat fungsional di daerah,” ujarnya.
Untuk bangunan sederhana di bawah dua lantai, Kementerian PU sudah menyiapkan prototype dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Sementara untuk bangunan pondok pesantren di atas dua lantai, prototype-nya akan segera disusun.
Selain itu, Kementerian PU sedang melaksanakan assessment keandalan bangunan pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sebanyak 80 pesantren dijadikan sampel untuk penilaian dan perbaikan standar bangunan agar aman dan layak huni.
“Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membangun pembelajaran bersama bagaimana membuat ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman,” ujar Dody.
Ia menambahkan, kesepakatan ini juga mendorong pemerintah daerah untuk membebaskan biaya perizinan bangunan pesantren. “Kami mendorong lahirnya SKB tiga kementerian ini agar Pemda bisa membebaskan biaya perizinan untuk pesantren,” tuturnya.
Kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Pasal 156 ayat 1, yang memberi ruang bagi Pemda untuk memberikan insentif dan pembebasan retribusi perizinan.
Langkah lain dalam kesepakatan ini adalah pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri. “Kami tidak ingin budaya gotong royong di pesantren hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Karena itu, kami akan melatih dan mensertifikasi santri sebagai tenaga kerja konstruksi supaya semangat roan berubah menjadi keahlian yang diakui,” kata Dody.
Pokok kerja sama ini mencakup pertukaran data pesantren, dukungan teknis keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, koordinasi perizinan, serta pembinaan dan pengawasan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.
“Kalau Kementerian Agama menjadi pemegang nilai dan arah moralnya, Pemda menjadi tangan yang bekerja di lapangan, maka kami di PU menjadi jembatan antara keduanya. Kalau ketiganya berjalan seirama, kita tidak hanya membangun gedung pesantren, tapi juga ruang belajar yang memuliakan manusia,” tutup Menteri Dody.
