Peluang News, Jakarta-Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang positif disebut sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan nasional.
“Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan tidak hanya soal menjaga daya beli masyarakat, tapi juga mendukung iklim usaha yang sehat, menstimulus produktivitas petani dan peternak, serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi.
Upaya penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan produksi, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hasilnya, inflasi pangan pada April 2025 tercatat hanya 1,17% secara tahunan (yoy), dengan kontribusi komponen pangan sebesar 0,64%.
Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, menjelaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi fluktuasi harga dan pasokan. “Cadangan Jagung Pemerintah ini diberikan kepada peternak layer dan atau broiler mandiri-UMKM saat terjadi gejolak pasokan dan harga,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (26/5).
Sepanjang tahun 2025, NFA menggulirkan berbagai program untuk mengendalikan inflasi pangan. Program tersebut meliputi pemantauan harga oleh 1.053 enumerator, pelaksanaan 3.393 kali Gerakan Pangan Murah (GPM), distribusi pangan sebesar 110.725 ton, pembangunan 543 Kios Pangan, serta penyaluran beras dan jagung masing-masing 181.173 ton dan 34.941 ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam menghadapi tantangan pasca panen raya, terutama di wilayah timur Indonesia, NFA bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan lembaga terkait telah melakukan koordinasi intensif. “Terdapat highlight dari hasil rapat koordinasi SPHP beras tersebut, yang pertama kaitannya dengan HPP kembali dilengkapi dengan syarat kualitas setelah Inpres 6/2025 selesai masa berlakunya,” jelas Nita.
NFA juga berupaya memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi lokal, kerja sama antar daerah (KAD), serta pembangunan Koperasi Merah Putih dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Senada dengan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menyatakan pentingnya sinergi antar lembaga. “Capaian sasaran pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi sasaran pembangunan yang lain, karena itu kita juga ingin bahwa pengendalian inflasi sekaligus juga kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Tak hanya itu, NFA turut menginisiasi kerja sama antara peternak mandiri dan program Dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) untuk mendongkrak harga ayam dan telur yang masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). “Untuk itu telah disalurkan 230 kg daging ayam ras dari peternak tahap kesatu yang tergabung dalam Pinsar Indonesia untuk mendukung Dapur Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tangerang dan Serang,” jelas Nita.
Dengan berbagai langkah konkret ini, pemerintah berharap ketahanan pangan nasional tidak hanya terjaga dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
