PeluangNews, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar permukiman, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penataan kawasan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Program ini merupakan instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, diharapkan juga akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta.
Ia menjelaskan, program PKE Terintegrasi Tahun 2025 merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan Indonesia 0% Kemiskinan Ekstrem, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Program ini dilaksanakan di 10 lokasi pada 10 provinsi yang mewakili berbagai karakteristik wilayah Indonesia, baik di kawasan barat maupun timur. Lokasi-lokasi tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan PKE Terintegrasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Juni 2025.
Desa-desa penerima manfaat meliputi Desa Cibarengkok di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Desa Kamulyan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah; Desa Sumberbening di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur; Desa Tampabulu di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara; Desa Pelauw di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku; serta Desa Riseh Tunong di Kabupaten Aceh Utara, Aceh.
Selain itu, program juga mencakup Desa Rufei di Kota Sorong, Papua Barat Daya; Desa Ardipura di Kota Jayapura, Papua; Desa Bulalo di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo; dan Desa Batetangga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Total anggaran program tahun 2025 mencapai Rp79,14 miliar, terdiri dari anggaran pekerjaan fisik sebesar Rp68,36 miliar dan anggaran safeguard sebesar Rp8,86 miliar. Hingga 15 Oktober 2025, progres fisik kegiatan tercatat mencapai 9,79%, sedangkan progres keuangan mencapai 31,94%.
Dody menjelaskan, pelaksanaan program dilakukan dengan pendekatan padat karya, yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, peningkatan akses lingkungan, dan penataan kawasan permukiman.
“Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di desa. Warga ikut bekerja, memperoleh penghasilan, dan pada akhirnya daya beli masyarakat meningkat,” ujarnya.
Selain menjadi penggerak ekonomi lokal, program ini juga mendukung target pencapaian sasaran Kementerian PU, yaitu efisiensi investasi dengan ICOR di bawah 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat. “Kami ingin memastikan program PKE Terintegrasi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” tegas Dody.
Secara strategis, pelaksanaan program ini diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi; meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan padat karya berbasis komunitas; serta menurunkan kantong-kantong kemiskinan melalui penataan permukiman terpadu dan peningkatan kualitas hidup warga.
