Peluang news, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana akan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,78 triliun pada 2024 mendatang.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR tahun berjalan dan pembayaran carry over subsidi bunga atau subsidi marjin KUR pada periode sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah akan melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, namun juga memprioritaskan kualitas.
“Hal ini tercermin dari tingkat non-performing loan KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03% (posisi 30 Oktober 2023), total debitur baru KUR sebanyak 1,92 juta debitur atau 70% dari total debitur KUR sebanyak 2,7 juta debitur, dan jumlah debitur graduasi KUR sebanyak 1,4 juta debitur atau 53,6% dari total debitur KUR (posisi 31 Agustus 2023),” jelas Ferry di Jakarta, Kamis (28/12/2023).
“Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan sejumlah perubahan kebijakan KUR 2024 demi mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku pada kebijakan penyaluran KUR 2023,” sambungnya.
Oleh karena itu, pemerintah juga akan terus berupaya untuk mendorong akselerasi penyaluran KUR di tanah air.
“Seperti ketentuan-ketentuan terkait keikutsertaan debitur KUR di berbagai program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR,” ujarnya.
Ferry mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong hal tersebut yaitu dengan melakukan extra effort percepatan penyaluran KUR dan membuka opsi penyaluran KUR bersama dengan para stakeholder.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Gede Adi Prasetya menuturkan, pemerintah berharap agar kolaborasi dan sinergi antar seluruh pihak terkait KUR dapat ditingkatkan ke depannya.
Selain itu, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR harus terus dilakukan pemutakhiran atau pembaharuan.
Rencananya, pada 2024 mendatang, beberapa fitur yang terdapat pada SIKP akan ditingkatkan, seperti fitur terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, pengiriman transaksi debitur, dan lain-lain.
“Jadi, sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR sangat diperlukan agar akselerasi terhadap penyaluran KUR dapat dilaksanakan,” pungkasnya.
