PeluangNews, Jakarta — Pemerintah mempercepat pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan menyiapkan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di sejumlah wilayah strategis.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyusunan peta baru LSD di 17 provinsi dapat rampung pada pertengahan Juni 2026.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan mengatakan, langkah tersebut merupakan kelanjutan dari penetapan LSD di 12 provinsi yang saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah ingin memastikan perlindungan lahan sawah semakin kuat guna menjaga ketahanan pangan nasional.
“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kita selesaikan sehingga kita mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi baru, ditargetkan pada 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Sebelumnya, ATR/BPN telah mengusulkan penetapan LSD di 12 provinsi dengan total luasan mencapai sekitar 2,73 juta hektare. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Usulan tersebut kini dalam proses penetapan melalui keputusan menteri.
Untuk perluasan ke 17 provinsi berikutnya, pemerintah akan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari verifikasi data Lahan Baku Sawah menggunakan citra satelit hingga sinkronisasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah.
Ossy menegaskan, proses tersebut juga melibatkan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, kawasan hutan, hingga rencana tata ruang wilayah. Langkah ini dilakukan guna memastikan keakuratan data sekaligus menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan.
“Data-data ini akan kita cleansing agar menghasilkan informasi yang lebih akurat dan bisa menjadi dasar penetapan yang kuat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyusunan peta LSD di 17 provinsi tersebut. Ia menyebut luasan lahan yang akan ditetapkan mencapai sekitar 7,44 juta hektare.
“Minta dukungan semua pihak agar proses ini berjalan sesuai target. Mudah-mudahan pertengahan Juni sudah bisa diselesaikan,” ujar Zulkifli Hasan.
Upaya percepatan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemerintah berharap, penguatan perlindungan lahan sawah ini dapat menahan laju alih fungsi lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan.
