hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza

Pemerintah Janji Sediakan Minyak Goreng Rp14 Ribu Per Liter Berlaku Seluruh Indonesia

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen. Harga itu berlaku di mana pun di seluruh Indonesia.

Dalam jumpa pers virtual pada Rabu 5 Januari 2022, Airlangga mengatakan penyediaan ini berlaku untuk enam bulan ke depan. Lalu akan dievaluasi pada Mei dan dapat diperpanjang.

“Volume selama enam bulan sebanyak 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran guna menutup selisih harga ditambah PPN sebesar total Rp3,6 triliun,” kata Airlangga. 

Lanjut dia, komite pengarah memutuskan BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) menyediakan dan melakukan pembayaran sejumlah Rp3,6 triliun tersebut.

BPDP-KS dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS. Airlangga menambahkan, dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pangan.

Menteri Perdagangan mendapat penugasan terkait kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan diminta menyiapkan regulasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara BPBD-KS menyediakan anggaran untuk enam bulan termasuk PPN dan menyiapkan perjanjian kerja sama dan penetapan surveyor independen.

Selanjutnyam Menteri Keuangan akan menyiapkan tata pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga dan ini mengadopsi aturan dirjen pajak.

“Juga diperlukan dukungan lembaga lain termasuk kementerian perindustrian terkait SNI (Standar Nasional Indonesia),” tutur Airlangga. 

Sementara Direktur Utama BPBD-KS Eddy Abdurrachman menambahkan, telah diberi tugas menutup selisih harga antara harga pasar dengan HET yang ditetapkan Menteri Perdagangan.

“Tadi telah diputuskan jumlah atau volume yang akan disalurkan selana enam bulan dengan mendapat dukungan selisih harga  dari BPDP-KS  sekitar Rp1,2 miliar liter dengan dana kurang lebih Rp 3,6 triliun termasuk PPN,” ujarnya pada kesempatan serupa.

Ia menyatakan, kondisi ketersediaan dana BPDP-KS cukup untuk bisa mendanai program itu.

“Insha Allah bisa dilakukan sampai enam bulan ke depan,” pungkas dia.

pasang iklan di sini