ilustrasi beras di pasar tradisional-Foto: Skanaa.
JAKARTA—Menteri Perdagangan Enggarsito Lukita menyatakan, harga komoditas pada 2019 terkendali. Hal itu didukung ketersediaan stok beras yang diyakini memadai, serta adanya penambahan dari panen, serta distrubusi pasokan yang normal.
“Jika suplai tersedia, distribusi lancar, penimbunan tidak berjalan, maka (stabilitas harga) akan teratasi,” kata Enggartiasto di Jakarta, Senin (7/1).
Lanjut dia, tingkat harga sangat tergantung dengan pasokan dan permintaan, sedangkan pada saat ini selain stok di Bulog masih cukup, sebentar lagi masa panen juga akan tiba.
Dikatakannya di sisi pasokan, dengan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti beragam ruas tol serta program Tol Laut dapat menekan biaya logistik pengiriman komoditas ke depannya.
“Sementara dari sisi penegakan hukum juga telah berjalan dengan baik sehingga diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi yang berani untuk menimbun bahan pangan pokok,” ucap Mendag.
Namun peniliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami ilman mengingatkan pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras karena berpotensi menghambat serapan beras oleh Bulog.
“Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP,” ungkap Assyifa.
Sejumlah faktor dapat memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, antara lain musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani. Menurut dia kalau jumlahnya lebih sedikit, ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi.
“Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran,” kata Assyifa khawatir.
Dia mengusulkan pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli, dan sebaiknya pemerintah justru perlu meninjau ulang.
“Jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog,” pungkasnya.
Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras pada awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar.