PeluangNews, Aceh Tamiang – Upaya pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang terus dikebut. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menurunkan lebih dari 1.000 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM terdampak.
Menteri Maman menilai, keterlibatan Praja IPDN tidak hanya berfokus pada pembersihan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas publik, tetapi juga menyentuh langsung denyut ekonomi rakyat. Para praja dilibatkan membersihkan toko, warung, dan tempat usaha kecil agar pelaku UMKM dapat segera kembali beroperasi.
“Saya menyampaikan terima kasih atas inisiatif Kemendagri bersama pemerintah daerah. Para Praja IPDN tidak hanya membantu pemulihan layanan publik, tetapi juga turun langsung membersihkan warung dan toko UMKM yang terdampak bencana di Aceh Tamiang,” ujar Maman saat Apel Bersama Praja IPDN, relawan tenaga kesehatan, dan pendamping UMKM di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).
Ia menegaskan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi daerah. Aceh Tamiang termasuk wilayah yang mengalami kerusakan signifikan, sehingga proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Sekarang kita sudah masuk fase pemulihan ekonomi, setelah sebelumnya berada pada tahap tanggap darurat. Program ini diharapkan mempercepat pergerakan ekonomi Aceh, khususnya di Aceh Tamiang,” kata Maman.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian UMKM telah membentuk Klinik UMKM Bangkit untuk membantu pengusaha mikro dan kecil yang terdampak bencana. Klinik ini menyediakan tiga layanan utama, yakni akses pembiayaan, pendampingan produksi barang lokal, serta penguatan ekosistem ekonomi daerah.
Untuk aspek pembiayaan, pemerintah menyiapkan kebijakan relaksasi utang bagi UMKM terdampak. Kebijakan ini disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan.
“Kita ingin menenangkan pelaku UMKM terlebih dahulu. Jangan sampai mereka sudah terkena dampak bencana, tetapi masih dibebani persoalan utang,” tegasnya.
Di lapangan, Kementerian UMKM juga melibatkan ratusan account officer PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk melakukan pendampingan langsung hingga tingkat kecamatan dan desa, agar proses pemulihan usaha berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menteri Maman menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI agar pemulihan ekonomi pascabencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Ini kerja gotong royong lintas sektor, dengan tujuan agar Aceh pulih dan UMKM bisa kembali tumbuh serta beraktivitas secara ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa indikator utama daerah mulai pulih adalah berfungsinya pemerintahan di semua tingkatan. Menurutnya, ketika roda pemerintahan berjalan normal, pemulihan ekonomi dan sosial akan mengikuti.
“Pemerintahan yang berjalan baik menjadi fondasi utama. Dengan sumber daya, kebijakan, dan jejaring hingga desa, pemulihan bisa dilakukan lebih cepat,” kata Tito.
Ia menambahkan, pemulihan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi juga menjadi faktor penting. Namun, kebangkitan ekonomi—yang ditandai dengan pasar, toko, dan warung kembali beroperasi—menjadi simbol paling nyata pemulihan pascabencana yang langsung dirasakan masyarakat.
“Ketika ekonomi bergerak, masyarakat kembali punya pilihan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Itu tanda daerah mulai bangkit,” pungkasnya. (RO)
Baca Juga: Bantuan Bapanas Bikin UMKM Bogor Naik Level
