Peluang, Jakarta – Pemerintah berupaya mendorong perkembangan industri minyak sawit melalui berbagai kebijakan. Dengan melalui program B35, maka menggenjot peningkatan campuran minyak sawit mentah pada bahan bakar minyak hingga 35%.
Produksi minyak sawit di Indonesia sendiri menunjukkan angka sebesar 46,8 juta ton pada tahun 2022 dengan sebagian besar produksi digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.
“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program B35. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi sekaligus menghemat devisa USD10.75 miliar. Dengan mengurangi 34,9 juta ton emisi Gas Rumah Kaca, ini juga akan mendukung transisi Indonesia menuju energi yang adil dan inklusif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (10/2/2023).
Salah satu upaya yang dapat dilakukannya seperti di Malaysia, menurut dia, pemerintah mendorong industri minyak sawit yakni fokus pada pengembangan petani kecil dengan meningkatkan penyerapan produk di dalam negeri serta mendorong percepatan hilirisasi.
Penguatan aspek keberlanjutan kelapa sawit melalui skema sertifikasi nasional yakni ISPO dan MSPO juga perlu terus dilakukan, terlebih saat ini Sekretariat CPOPC juga telah mengeluarkan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO).
Pemangku kepentingan domestik juga perlu untuk merumuskan strategi dalam mempertahankan harga remunerasi minyak sawit, mengingat sebagai kontributor pasokan minyak sawit global terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memperoleh harga yang menguntungkan bagi berbagai pihak. Serupa dengan penetapan harga, perluasan akses pasar dengan tetap memperhatikan prinsip selektif juga penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan keuntungan tersebut.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama guna mengatasi persoalan industri kelapa sawit, dan kemungkinan tindakan terkoordinasi serta usulan pendekatan bersama.
“Kami sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerjasama dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Menanggapi meningkatnya kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit, pertemuan ini sepakat untuk memanfaatkan keterlibatan dengan negara-negara pengimpor utama melalui dialog kebijakan,” pungkasnya. (alb)
