PeluangNews, Jakarta – Pemerintah memberikan uang Rp60 juta per rumah sebagai pengganti hunian para korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Uang pengganti tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh.
Presiden menerima laporan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
“Rumah masyarakat yang rusak per hari ini sampai 37.546 rumah, Bapak Presiden,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, Minggu (7/12/2025).
Suharyanto menjelaskan bahwa kondisi rumah rusak ini meliputi rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Termasuk dalam hal ini yang hilang karena tersapu banjir. Namun, data ini belum final karena proses pendataan masih terus dilakukan BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, hak guna usaha (HGU) yang diberikan pemerintah bisa dicabut sementara untuk memenuhi kebutuhan lahan demi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana tersebut.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” kata Presiden saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025), dalam keterangan tertulis.
Instruksi ini muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap) adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ucap Suharyanto dalam paparannya.
Prabowo menegaskan, negara harus hadir dan memberikan solusi cepat atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” ujar Prabowo.
Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.
Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi. “Harganya berapa?” tanya Presiden.
“Sekitar Rp 30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto, sembari menegaskan bahwa unit tersebut sudah dilengkapi fasilitas dasar. “Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” jelasnya.
Prabowo menilai harga ini relatif efisien. BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat. []
