Peluang News, Jakarta-Pemerintah resmi memulai pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6), sebagai langkah konkret menuju swasembada garam tahun 2027.
“Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi simbol kemandirian bangsa. Kita ingin mengakhiri ketergantungan impor garam dan mengangkat potensi lokal ke panggung nasional,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat meresmikan pembangunan.
Pemerintah menargetkan proyek ini mampu mengurangi impor garam industri yang saat ini masih tinggi. Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Ahmad Erani Yustika, menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar 2,8 juta ton garam industri per tahun.
“Kita mau tutup itu,” tegasnya, Rabu (4/6). “Kami akan dorong produksi garam dalam negeri. Ini bagian dari hilirisasi sektor kelautan.”
Namun, pemerintah mengakui target swasembada garam industri belum bisa tercapai sepenuhnya pada 2025 seperti rencana awal. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa target tersebut diundur hingga akhir 2027.
“Nah soal garam, sekarang Pak Menteri KKP ditargetkan nanti akhir 2027 kita akan swasembada. Akan bikin pabrik, ya,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/5).
Zulhas menegaskan, Indonesia masih belum mampu memproduksi garam dengan spesifikasi tertentu untuk keperluan industri farmasi dan makanan-minuman. Untuk itu, pemerintah memutuskan memberikan kelonggaran impor sementara.
“Maka tadi disepakati karena industri farmasi dan mamin sudah teriak-teriak. Untuk infus itu kan pakai garam, dan kita belum bisa bikin. Tahun 2027 baru bisa. Jadi kita setuju tadi untuk impor,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Trenggono membenarkan adanya Peraturan Presiden baru yang memberi izin impor terbatas untuk keperluan industri.
“Kan sudah ada, ada Perpres baru. Jadi direlaksasi. Artinya diberikan izin khusus untuk memenuhi garam industri,” kata Trenggono. Ia menyebut kuota impor yang diberikan hingga 2026 mencapai 577 ribu ton.
Meski demikian, Trenggono menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri garam di Rote Ndao menjadi titik balik bagi kemandirian garam nasional. Kawasan ini akan dibangun di atas lahan seluas 10.764 hektare yang tersebar di tiga kecamatan, dan diperkirakan menyerap 26 ribu tenaga kerja.
“Kami sangat senang Rote Ndao bisa menjadi bagian dalam upaya mewujudkan swasembada garam,” kata Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk.
Dengan dukungan Perpres No. 17 Tahun 2025 dan pengawasan berkala dari pemerintah daerah, KKP berharap Rote Ndao bisa menjadi model keberhasilan industri garam nasional yang berkelanjutan dan berbasis kawasan.
