Ilustrasi-Foto: Kabarone.
JAKARTA—-Kementerian Koperasi dan UKM aan mengarahkan koperasi pangan menjadi bersakala korporasi dan sudah menyiapkan model bisnisnya. Strategi ini tidak saja mempunyai daya saing, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki berharap model bisnis ini segera diadopsi oleh koperasi-koperasi pangan di Indonesia. Sebagai percontohan, Koperasi Perjuangan Usaha Tani yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur, yang merupakan transformasi dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sugihwaras di daerah sama.
Teten mengapresiasi transformasi Gapoktan menjadi koperasi meskipun hal ini dinilainya belum selesai, karena koperasi harus terus berkembang agar mampu menyejahterakan anggotanya.
“Koperasi ini sekarang mengelola 200 hektare lahan dengan 100 anggota, ini sudah cukup luas, walaupun bisa dikembangkan hingga 1000 hektare. Karena untuk membangun kelembagaan usaha koperasi ini agar semakin kuat, idealnya mencapai 1000 hektare,” kata Teten, Rabu (30/9/20).
Lanjut dia, Kemenkop UKM menyiapkan dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebagai sumber pembiayaan bagi model bisnis tersebut agar terdukung dalam pengembangan usaha, modernisasi, dan perluasan usahanya.
“Konsep kami ini korporatisasi, nanti petani menjual produk ke koperasi, koperasi ini kemudian mengolah jadi beras,” imbuh Teten.
Sementara koperasi menangani rantai selanjutnya, termasuk pemasaran, karena umumnya pasar itu bayarnya mundur sehingga petani tidak mungkin bisa karena keterbatasan modal. Koperasi melindungi petani dari permainan harga, sekalin menyerap produksi dan membantu pemberian modal, hingga mengembangkan mesin penggilingan padi modern.
Teten menjadikan koperasi di Belanda, Selandia Baru, dan Australia sebagai model bisnis koperasi berskala korporasi.
Dengan model bisnis ini, petani sebagai anggota menikmati keuntungan semua usaha. Selanjutnya sambung Teten, koperasi juga harus mengembangkan digitalisasi agar saat masuk dalam skala bisnis ekonomi, tidak kalah dengan korporasi.
“Jika koperasi juga memiliki offtaker dan kredit koperasi dijamin Jamkrida, maka koperasi akan sehat, efisien dan ada offtaker, pasti lembaga pembiayaan berebut menyalurkan biaya,” pungkasnya.
