PeluangNews, Jakarta – Pemerintah memiliki anggaran Rp750 miliar untuk membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Ahmad Koswara, ada 10 zona yang akan di bangun pemerintah untuk mendorong pemenuhan kebutuhan akan garam industri melalui pengelolaan yang mengintegrasikan proses produksi dari hulu ke hilir.
“Kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp750 miliar. Jadi nanti akan dipakai untuk membangun, menyelesaikan zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya,” kata Koswara dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Pemerintah akan mengembangkan zona 1 secara menyeluruh, lanjut dia, baik dari infrastruktur sampai fasilitas pabrik dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PT Garam yang akan menjadi operatornya.
Pemerintah akan membuka kesempatan bagi investor untuk masuk ke zona lainnya. KKP menyiapkan lahan-lahan yang dapat diolah untuk para investor baik dalam dan luar negeri.
“Kalau zona lain, kita hanya menyiapkan lahan. Lahan yang siap penuh. Nah nanti mereka mau membuat tambahnya seperti apa metodenya, mau membuat pabriknya bagaimana, itu terserah dari investor mereka,” ujarnya.
Direktur Utama PT Garam Abraham Mose mengutarakan, saat ini sudah terdapat beberapa investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk membangun pabrik di kawasan industri garam.
Meski begitu, Abraham mengaku belum bisa memberikan detail-nya lantaran masih harus berhitung terkait bisnis.
“Luar negeri karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang berminat untuk ikut (investasi) dan kita terbuka,” imbuh dia.
Kawasan Sentra Industri Garam Nasional, tambahnya, mampu menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut.
Pembangunan K-SIGN akan dilakukan melalui pendekatan ekstensifikasi terpadu, mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, serta penataan kelembagaan dan kerja sama produksi. Pembangunan ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun dengan tahapan kerja yang rinci dan terukur.
Tahapan pembangunan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga uji coba operasional produksi garam tahap I dan II.
Kawasan yang ditetapkan mencakup lahan seluas 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru.
Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir untuk mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan. []
