PeluangNews, Jakarta-Perkembangan usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) di Papua Selatan masih berada pada tahap awal. Aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai bergerak, namun pertumbuhan pelaku usaha belum terlihat signifikan.
Pemerintah daerah (Pemda) Papua Selatan menilai bahwa potensi ekonomi lokal sebenarnya sangat besar, terutama jika terjadi pembauran dan kerja sama yang lebih erat antara pelaku lokal dan pendatang. Dalam kondisi ini, dukungan modal, pendampingan usaha, serta sinergi antarpelaku ekonomi menjadi faktor penting untuk mempercepat kemajuan sektor UKM dan IKM di wilayah baru tersebut.
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengatakan bahwa UKM dan IKM adalah dua kelompok pelaku ekonomi yang selama ini sulit dipertemukan. “Bicara tentang IKM itu industri kecil menengah dan UKM itu usaha kecil menengah. Kedua pelaku ekonomi ini sulit untuk bisa dipertemukan. Ibaratnya seperti mata dan hidung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Rakernas IKM UKM Nusantara menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan di antara kedua kelompok tersebut.
“Saya lihat di Rakernas IKM UKM Nusantara menjadi momen perekat yang nantinya bisa mempersatukan kedua kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Ketika kedua kelompok ini dipersatukan, saya rasa ini bisa menjadi cikal bakal penambahan ekonomi yang bersinar untuk ke luar negeri di tahun-tahun mendatang,” katanya, dihadapan wartawan, saat menghadiri Rakernas UKM IKM Nusantara, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Paskalis juga menyinggung proyeksi masa depan ekonomi nasional. “Seperti yang saya dengar, ekonomi kita akan mandiri di usia Indonesia yang ke 100 tahun dan akan menjadi ekonomi emas di 2045,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya penyertaan modal untuk masyarakat di Papua Selatan yang terdiri dari dua kelompok besar: masyarakat lokal dan nonlokal. “Di sana ada dua masyarakat yang perlu disentuh, yaitu masyarakat lokal dan nonlocal. Masyarakat nonlokal perlu kita baurkan ke masyarakat lokal supaya masyarakat lokal itu bisa dipacu untuk mereka bisa maju dalam ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, dukungan permodalan wajib disediakan agar UKM dan IKM bisa bertumbuh. “Penyertaan modal UKM dan IKM itu harus ada. Tapi sekarang sudah dipermudah dengan Koperasi Merah Putih, mudah-mudahan kita bisa bersinergi,” ungkapnya.
Paskalis menyebut bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat sudah tersedia. “Anggaran sudah dicanangkan, tidak sampai Rp100 miliar dari pemerintah pusatnya, khususnya dari Kementerian UMKM itu ada. Mudah-mudahan itu bisa dikolaborasikan kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa mengembangkan UKM dan IKM di Papua Selatan,” paparnya.
Ia menilai bahwa saat ini keberadaan UMKM di Papua Selatan “belum nampak”. Namun ia optimistis situasi dapat berubah. “Mudah-mudahan ketika terjadi pembauran antara masyarakat lokal dan nonlocal, saya rasa mereka bisa dipacu untuk meningkatkan perekonomian mereka,” pungkasnya.
