PeluangNews, Jakarta — Badan Riset dan Inovasi Nasional mempercepat proses pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Pulau Biak, Papua dengan memperkuat sinergi lintas sektor. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, regulasi, serta kesiapan infrastruktur bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur pertahanan dan keamanan, industri, serta perguruan tinggi.
Kepala Bdan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria mengatakan bahwa pembangunan Bandar Antariksa merupakan amanah strategis negara untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam akses ke antariksa.
“BRIN sedang memformulasikan regulasi turunan agar setelah pengesahan RPP, penetapan lokasi dan implementasi pembangunan dapat segera dilakukan, termasuk pembukaan lahan BRIN di Biak yang direncanakan mulai tahun 2026,” ujarnya melalui keterangan pers yang dirilis Sabtu (20/12).
Percepatan pembangunan Bandar Antariksa Nasional itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian akses antariksa dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Menurut Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, pembangunan Bandar Antariksa memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016–2040, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan yang menekankan aspek technology safeguard.
“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa telah menyelesaikan proses harmonisasi dan siap menjadi dasar operasional pembangunan. Selain itu, rencana induk keantariksaan perlu diperbarui hingga 2045 agar sejalan dengan visi pembangunan nasional,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bandar Antariksa, akhir pekan ini.
Ia menambahkan, kajian pembangunan Bandar Antariksa di Biak telah dilakukan sejak 1990 dan perlu dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan nasional, serta kondisi lingkungan terkini.
Anugerah mengungkapkan pembangunan Bandar Antariksa sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengembangan ekonomi antariksa, lingkungan antariksa, dan keamanan antariksa, serta diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Pulau Biak memiliki keunggulan geografis karena berada dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga memberikan efisiensi energi dan biaya peluncuran roket ke orbit rendah bumi (LEO). Selain itu, meningkatnya ekonomi antariksa global membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam industri peluncuran dan jasa antariksa.
“Ekonomi antariksa global diperkirakan mencapai sekitar lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di dunia. Pembangunan Bandar Antariksa di Biak akan memberikan multiplier effect bagi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan diplomasi antariksa,” jelasnya.
Dalam Rakornas tersebut, dipaparkan tahapan proses peluncuran roket di BRIN, mulai dari desain dan manufaktur roket, proses verifikasi kesiapan teknis dan rencana untuk penetapan go or no go, notifikasi pengajuan NOTAM (Notice to Air Missions) dan NOTMAR (Notice to Mariners) untuk pembukaan ruang udara dan laut, sosialisasi kepada masyarakat, transportasi roket dan peralatan ground station, persiapan roket, hingga pelaksanaan peluncuran dan pascapeluncuran. Seluruh tahapan tersebut menekankan aspek keselamatan, keamanan, dan koordinasi lintas instansi.
Pembangunan Bandar Antariksa juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, antara lain jalan akses, kelistrikan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan berstandar internasional, serta sistem logistik dan keamanan.
