Peluang News, Mataram – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mengoptimalkan strategi pemasaran digital. Upaya tersebut untuk menangkap peluang peningkatan pendapatan dan perluasan pasar.
“Keberhasilan pemasaran sangat bergantung terhadap kreativitas dan semangat inovatif dari para wirausahawan itu sendiri,” ujar Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Evi Mulyani, dalam seminar bertema ‘International Community Service 2024′ di KPPN Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (13/9/2024).
Dikutip dari LKBN Antara, Evi menuturkan, pertumbuhan pengguna internet dan sosial media yang begitu pesat membuat teknik pemasaran produk tidak lagi secara tradisional dengan berjualan di bangunan-bangunan toko.
Kehadiran pemasaran digital dapat memudahkan para wirausahawan untuk menjangkau calon pembeli. Dengan demikian, UMKM dapat bersaing secara lebih efektif dan efisien melalui strategi pemasaran digital.
“UMKM perlu memahaminya agar mereka mahir mengalokasikan sumber daya dengan cara yang unik dan menerapkan strategi pemasaran yang menarik,” kata Evi.
Berdasarkan Survei Penetrasi Internet Indonesia yang diterbitkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2024 mencapai 221 juta orang atau setara 79 persen dari total keseluruhan penduduk di negara ini.
Komposisi pengguna internet di Indonesia paling besar adalah generasi milenial sebanyak 93,17 persen dan generasi Z sebanyak 87,02 persen.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, UMKM memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
Para penerima kredit ultra mikro atau UMi di Nusa Tenggara Barat mencapai lebih dari 90 persen adalah perempuan, lalu sisanya 10 persen adalah laki-laki. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan sangat berperan dalam menggerakkan UMKM.
“Ketika pandemi, UMKM adalah sektor yang paling bisa bertahan. Data kami ada ribuan UMKM yang saat ini dalam pembinaan di bawah Dinas Koperasi, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan sebagainya,” ujar Ratih. (Aji)
