PeluangNews, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta akan terus mendorong inklusifitas dalam dunia kerja sejalan dengan visi yang telah dicanangkan yaitu ‘Jakarta Tumbuh Menjadi Kota Global yang Inklusif’. Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam proses rekrutmen karyawan, termasuk terhadap penyandang disabilitas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin mengatakan pemerintah terus berupaya mewujudkan visi menjadi kota global yang inklusif
“Visi untuk menjadikan kota global yang inklusif ini tentu harus direalisasikan di semua sektor kehidupan, termasuk sektor tenaga kerja formal,” ujarnya saat pembukaan forum ‘Jakarta Employment Forum For The Blind 2025’ yang digelar pekan ini.
Ini merupakan event yang digelar untuk mengangkat isu ketenagakerjaan formal tunanetra yang masih menghadapi tantangan besar, serta mempublikasikan praktik baik yang terbukti efektif dalam memberikan dukungan pada tunanetra lulusan perguruan tinggi masuk ke dunia kerja sektor formal.
Syaripudin mengatakan kehadiran wakil-wakil perusahaan di sektor yang dipilih membagikan pengalaman bekerja bersama karyawan tunanetra pada sesi pertama talk show menjadi bukti, bahwa tunanetra juga mampu bekerja bersama mereka yang tidak tunanetra secara inklusif.
Keterbukaan perusahaan menerima karyawan tunanetra telah membantu memberdayakan mereka, sehingga mereka akan tumbuh menjadi manusia yang mandiri dan berdaya; Memiliki daya beli, menjadi pembayar pajak, dan tidak terus- menerus menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Penyelenggaraan forum ‘Jakarta Employment Forum For The Blind 2025’ tersebut diinsiasi oleh Yayasan Mitra Netra dan dihadiri oleh berbagai pemangku peran terkait tenaga kerja sektor formal; Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara, perusahaan, tunanetra yang telah bekerja, mahasiswa tunanetra, perguruan tinggi, dan organisasi tunanetra tingkat nasional.
Kabag Humas Yayasan Mitra Netra, Aria Indrawati, mengatakan pihaknya ingin mempublikasikan bahwa sudah ada perusahaan di sektor-sektor tertentu yang telah merekrut karyawan tunanetra. Namun, jumlahnya masih sangat sedikit.
Padahal, jumlah angkatan kerja tunanetra lulusan perguruan tinggi tiap tahun terus bertambah, sebagai dampak dari akses ke pendidikan tinggi yang lebih baik paska lahirnya Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta berkelanjutannya dukungan yang Mitra Netra berikan kepada mereka.
“Pada saat tertentu memang perlu penyesuaian dan aksessibilitas, agar karyawan tunanetra dapat bekerja dengan maksimal. Dua hal tersebut memang harus dipenuhi, penyesuaian dan aksessibilitas yang diperlukan,jika kita semua bersepakat membangun Indonesia yang lebih inklusif di semua sektor kehidupan, termasuk sektor tenaga kerja,” lanjutnya.
Menurut dia, banyak perusahaan yang belum paham, atau khawatir merekrut karyawan tunanetra. Situasi ini harus diatasi bersama, sehingga dimasa mendatang akan ada kenaikan jumlah tunanetra lulusan perguruan tinggi terserap di sektor formal.
Rayhan Naufaldi Hidayat, Staf Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjadi salah satu pembicara Talk Show mewakili kelompok difabel netra di rangkaian forum tersebut mengatakan sebagai pegiat kesetaraan hak disabilitas di lingkungan akademik, bersama kelompok pegiat lainnya, dia terus mengInisiasi aksesibilitas di lingkungan kepada civitas kampus agar tercipta lingkungan kerja yang inklusif, adaptif dan akomodatif.
“Satu hal yang kami apresiasi adalah perspektif yang terbuka dari berbagai stakeholders di lingkungan kampus atas kemampuan dan keterbatasan yang dihadapi para penyandang disabilitas, sehingga senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang ramah, kondusif, sesuai dengan keterbatasan fisik yang harus dihadapi, tanpa adanya diskriminasi,” ujarnya.
Mitra Netra mengungkapkan saat ini telah terbit dua instrumen untuk mendukung pembangunan sistem ketenagakerjaan inklusif di Indonesia, khususnya untuk kelompok tunanetra.
Kedua instrumen tersebut adalah pertama, Direktori pekerjaan Tunanetra Indonesia, yaitu informasi tentang pekerjaan apa saja yang telah dilakukan tunanetra Indonesia saat ini dan yang berpotensi dikembangkan dimasa mendatang; Kedua, Panduan Perekrutan Tenaga Kerja Tunanetra.
Kedua instrumen ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketidakpahaman pemberi kerja bahwa tunanetra juga mampu bekerja secara inklusif. Direktori Pekerjaan Tunanetra diterbitkan untuk menjawab pertanyaan perusahaan/ pemberi kerja, tentang pekerjaan apa yang dapat dilakukan tunanetra dan bagaimana cara mengerjakannya.
