BANDUNG—Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Barat meminta Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dari kalangan profesional, yang memahami persoalan koperasi dan UKM dan memberikan solusi.
Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat (Jabar) Iwan Gunawan mengingatkan agar kemeterian jangan berasal dari kader politik, karena kebijakan terkait koperasi dan UKM bisa bersifat politis.
“Sekitar 90% usaha di Indonesia masih berskala mikro, kecil, dan menengah. Kondisi itu seharusnya menempatkan UKM sebagai sektor vital perekonomian nasional yang juga harus dikelola oleh orang yang tepat dan profesional di bidangnya,” kata Iwan di Bandung (21/10/19).
Lanjut dia, apabila Indonesia bisa mengakselerasi tumbuh kembang koperasi dan UKM akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Kadin Kota Bandung Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kemitraan, Bambang Tris Bintoro, bahwa Menteri Koperasi dan UKM harus benar-benar paham masalah UMKM.
“Masalah mendesak untuk diselesaikan adalah terkait pembiayaan, teknologi tepat guna untuk menunjang UKM ekspor, bantuan akses pemasaran, dan perizinan. Selain itu juga terkait proteksi produk lokal dari serbuan impor,” ungkap Bambang seperti dilansir Pikiran Rakyat.
Sementara itu, Senior Expert Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Bandung, Helma Agustiawan, mengatakan,pelaku UKM umumnya adalah mereka yang hidup dalam kesendirian.
Pelaku UKM memproduksi sendiri, memasarkan sendiri, membangun jejaring sendiri. Oleh karena itu, mereka memerlukan partner untuk membantu menyelesaikan beragam persoalan yang mereka hadapi.
Pada masa mendatang Kementerian Koperasi dan UKM jangan membebani Koperasi dan UKM dengan sejumlah peraturan. Regulasi yang ada sebaiknya mendukung UKM memperluas peluang usahanya.
“Misalnya: pemerontah akan mendorong wisata halal. Oleh karena itu, UMKM makanan dan minuman diwajibkan untuk mengantongi sertifikasi halal,” pungkas dia.
